*

*

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

4 Pilar Bangsa Indonesia

• Pancasila
• UUD 1945
• NKRI
• Bhinneka Tunggal Ika

• Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik.
• Demokrasi ada ditangan Rakyat Indonesia.
• Saran dan kritik jangan dijadikan penghalang, tetapi jadikan cambuk untuk memperbaiki kinerja.
• Satu untuk NKRI.

Suko Sudarso : “Negara Ini Sudah Kehilangan Ideologi”

Jakarta .. Indonesia hari ini dalam kacamata seorang Suko Sudarso sudah kehilangan ideologi. Makanya negara ini berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas. “Apa yang dicita-citakan oleh founding father negara ini sudah tidak lagi menjadi acuan para pejabat negara ini. Mereka berbuat semaunya dan rakyat dibiarkan sendiri,” katanya prihatin. Dengan nada kecewa sesepuh kaum nasionalis Indonesia itu bercerita tentang beberapa orang yang pernah datang kepadanya yang hari ini duduk di tampuk kekuasaan. “Menjawab teleponnya pun saya sudah malas,” katanya kemudian. Menurutnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran secara ideologis yang dilakukan oleh pejabat negara yang tercermin dalam kebijakan-kebijakannya. Pancasila sebagai dasar negara sudah lama ditinggalkan dan tidak lagi menjadi spirit bangsa ini. “Itu tugas pemimpin untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila itu agar menjadi identitas dan kepribadian bangsa,” katanya menegaskan.

Ruang pertemuan itu hening sejenak setiap kali Suko berhenti bicara sambil memandang langit-langit dengan kening berkerut. Pemimpin Gerakan Beli Indonesia, Ir. H. Heppy Trenggono, Mkomp yang duduk berhadapan memandang orang tua itu dengan penuh perhatian. Tim Beli Indonesia yang duduk mengitari meja persegi empat itu juga terdiam menunggu kalimat selanjutnya. Heppy dan timnya diundang khusus oleh Mas Suko, demikian dia disapa oleh teman dan yuniornya, untuk berbincang tentang Indonesia saat ini. “Kalo menurut mas bagaimana?” katanya kemudian kepada Heppy Trenggono. Dengan memperbaiki posisi duduknya Heppy kemudian menyampaikan pandangannya. “Indonesia hari ini bergerak menuju ke arah yang berlawanan dengan cita-cita kemerdekaan,” kata Heppy. Dari sudut pandagannya sebagai pengusaha Heppy menilai kebijakan pemerintah bertolak belakang dengan ideologi bangsa ini. Dalam banyak kebijakannya pemerintah lebih banyak menjaga perasaan negara lain daripada menjaga perasaan rakyatnya sendiri.

Ideologi dalam pandangan Heppy adalah hal yang sangat penting untuk membangun sebuah bangsa. “Tidak ada satupun bangsa kuat di dunia tanpa ideologi. Pancasila adalah sebuah rumusan yang lahir dari pemikiran jernih pendiri bangsa ini. Jangan berfikir bahwa Pancasila itu sempurna karena tidak ada satupun yang sempurna. Sempurna itu hanya milik Tuhan saja. Tetapi yang harus dimiliki oleh semua anak bangsa ini adalah sikap sempurna untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara,” lanjut Heppy. Ideologi, kata Heppy bukan untuk untuk dirubah-rubah. Karena sekali kita merubah maka generasi setelah kita akan tergoda untuk terus merubahnya. Melalui slide in focus Heppy kemudian dengan panjang lebar menjelaskan pandangannya tentang membangun Indonesia yang dimulai dengan membangun karakter dan membangkitkan kejayaan ekonomi. “Beli Indonesia yang saya pimpin hari ini adalah gerakan untuk membangun dua hal itu,” kata Heppy.

Pada bagian lain Heppy juga memaparkan tentang langkah membangun Indonesia yang diawali dengan identifikasi masalah fundamental Indonesia saat ini, yang dalam istilah Heppy sebagai “tanda-tanda masalah”. “Tanda-tanda itu akan terus bertambah jika masalah sebenarnya tidak diperbaiki,” kata Heppy. Salah satu tanda masalah itu adalah kembalinya dominasi asing dimana Indonesia sudah kehilangan kehilangan kedaulatan di negerinya sendiri. Negara sudah tidak berkuasa atas tanah airnya sendiri. “Bagaimana bisa sebuah perusahaan asing bisa seenak-enaknya melanggar aturan pengeboran yang telah ditetap pemerintah,” ungkap Heppy menyinggung soal sebuah perusahaan minyak asing yang beroperasi di Jambi yang melakukan ekplorasi diluar batas yang ditetapkan. Heppy menyebut ada empat tanda besar yang terjadi di Indonesia hari ini.

Usai mendengar uraian Pemimpin Gerekan Beli Indonesia itu, Mas Suko meminta agar gerakan ini diperluas. “Hari ini kita sudah tidak memiliki lagi satu kata perjuanagan yang bisa menyatukan bangsa kita. Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan kita sudah ditinggalkan dan tidak tergambar lagi dalam laku dan kata,” katanya. Kehilangan ideologi menurut Mas Suko akan membuat kita kehilangan segala-galanya.

http://beliindonesia.com/lisartikel2.php?no=62

Apa komentar Mas Suko Sudarso

Pembawaan yang berwibawa, namun diraut wajahnya ada sedikit penyesalan dan kegundahan. Apa pasalnya? Coba apabila dilontarkan tentang pemimpin sekarang yang konon di motorinya. Jawabannya geleng-geleng kepala.

Pengagum fanatik Bung Karno ini hanya berpesan agar pemimpin nanti sebelum mencalonkan diri, agar lebih transparan, sebaiknya membuat sketsa siapa saja yang akan menjadi pembantu-pembantunya. Terbukti dua kali ikut menjadikan dua Presiden, kok rasanya belum memenuhi harapannya yaitu Kesejahteraan Rakyat.

http://sestrirahardjo.blogspot.com/2008/09/apa-komentar-suko-sudarso.html

**

**

Apakah ini petaka untuk Bangsa yang besar…???

Mengapa Negeri ini begitu kejam dengan mengotak-ngotakkan derajat dan status sosial sehingga orang yang kurang beruntung/miskin dilarang untuk sakit..sedangkan masyarakat membayar pajak untuk mensejahterakan Negara..apa gunanya Program Jamkesmas bila tidak mampu diterapkan ditengah-tengah masyarakat kita..

Opini GIB :

GIB akan selalu memperjuangkan idealimenya demi kepentingan Masyarakat Indonesia menuju ke arah perubahan dengan semangat Sumpah Pemuda yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan Pemerintah harus diimbangi dengan pelayanan yang baik demi terciptanya Program yang Pro Rakyat, kami sebagai akar rumput yang berjiwa Nasionalis tidak akan tinggal diam melihat ketidak adilan di Masyarakat.

KPK: PNS Gaji Rp 5 Juta Berani Kredit Mobil

Jadi Sebab Korupsi

Jakarta Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut sejumlah sebab korupsi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS). Salah satunya yakni karena budaya konsumerisme dan tuntutan gaya hidup. Gaji pas-pasan tetapi berani mengambil kredit mobil.

“Need terpaksa, pegawai per bulan gaji Rp 5 juta tapi berani-beraninya kredit mobil Hummer. Melunasi per bulan tidak bisa maka cenderung korupsi,” kata Busyro dalam sambutan di pencanangn zona bebas korupsi di intansi pemerintah yang digelar Kemen PAN di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Kemudian, ada kesempatan dan momen yang terbuka di lingkungan instansi pemerintah. Karenanya muncullah tindakan korupsi karena semua faktor terpenuhi.

“Kemudian sistem, melalui kebijakan-kebijakan pusat dan daerah atau proses legislasi untuk melegalkan korupsi,” terangnya.

Karena itu, salah satu program di KPK adalah komitmen kami di bidang pencegahan di lingkungan instansi pemerintah. Dan direalisasikan dengan zona integritas wilayah bebas korupsi.

“Apa yang kita lakukan di lembaga masing-masing dilekatkan dengan spirit pembukaan UUD 1945 yaitu spirit religiusitas, kemanusian, dan keadilan sosial,” tuturnya.

http://news.detik.com/read/2012/04/17/111414/1894171/10/kpk-pns-gaji-rp-5-juta-berani-kredit-mobil-jadi-sebab-korupsi?991104topnews

Opini GIB :

Bagaimana Rakyat bisa sejahtera bila para pemimpinnya bertingkah seperti ini, apakah mungkin mayoritas pemimpin diwaktu kecilnya bercita-cita sebagai koruptor, atau sudah ada bibit-bibit yang tertanam mulai sejak dini sebagai koruptor.

Bina bibit-bibit bangsa dimulai dari keluarga, jangan sampai memiliki cacat mental termasuk pemimpin-pemimpin koruptor yang mementingkan keuntungan pribadi hingga mengorbankan hak-hak Rakyat sebagai Warga Negara yang sah karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Rieke: Rakyat Butuh BPJS Bukan Gedung DPR

Surabaya (ANTARA News) – Anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan, rakyat Indonesia butuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan gedung baru DPR.

“Kalau pemerintah bisa mengalokasikan dana Rp1,13 triliun untuk membangun gedung baru DPR, kenapa untuk memberikan jaminan sosial kepada rakyat tidak bisa,” katanya usai berpidato dalam Mimbar Rakyat di Surabaya, Rabu.

Oleh sebab itu, alotnya pembahasan pengesahan RUU BPJS bukan terletak pada kemampuan anggaran dalam APBN, melainkan faktor politis.

“Di sinilah pemerintah seharusnya menunjukkan `political will` kepada rakyat dalam pembahasan RUU ini,” kata Rieke yang juga anggota Pansus RUU BPJS itu.

Ia mengemukakan bahwa Undang-Undang (UU) No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyebutkan seluruh rakyat Indonesia, apa pun profesinya, berhak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian tanpa diskriminasi dan limitasi.

Undang-undang itu juga mengamanatkan kepada Presiden untuk mengesahkan 10 peraturan pemerintah dan 11 peraturan presiden.

Namun, sampai saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih membuat satu Perpres, yakni tentang Dewan Jaminan Nasional (Perpres Nomor 44/2008).

Menurut dia, SJSN tidak bisa dijalankan tanpa BPJS. Namun empat BPJS yang ada saat ini, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri statusnya BUMN.

“Selama badan hukum empat BPJS itu tidak diubah, maka orientasinya adalah keuntungan. Kita tidak pernah tahu, kalau dana di Jamsostek disimpan di Bank Century, untuk beli saham PT Krakatau Steel, beli saham Garudan, dan bisnis lainnya. Rakyat juga tidak pernah mendapatkan keuntungan,” katanya disambut teriakan peserta yang hadir, “Hidup Buruh!”.

Mengacu undang-undang tersebut, lanjut Rieke, keempat BPJS itu harus menjalankan sembilan prinsip, yakni gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kewajiban, dana amanat, dan pengelolaan untuk perserta.

“Keempat badan yang ditunjuk oleh undang-undang itu harus mentransformasikan diri menjadi BPJS paling lambat lima tahun sejak disahkan. Itu berarti BPJS sudah harus ada sejak 19 Oktober 2009,” katanya.

DPR periode 2009-2014 mengambil langkah membentuk RUU BPJS yang disepakati seluruh fraksi. Presiden kemudian menunjuk delapan menteri, yakni Menkeu, Menkum HAM, Menpan, Menteri BUMN, Mensos, Menkes, Menakertrans, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rapat pertama Pansus DPR untuk RUU BPJS dengan pemerintah dimulai pada 7 Oktober 2010. Namun sudah dua kali masa sidang, pembahasan “deadlock”. Pemerintah menginginkan RUU BPJS hanya bersifat penetapan bukan pengaturan.

Pada 9 Februari 2011, pemerintah menyatakan secara resmi tidak akan melanjutkan pembahasan sebelum ada fatwa Mahkamah Agung bahwa RUU BPJS memang dapat bersifat penetapan sekaligus pengaturan.

“Baru kali ini ada RUU dibahas DPR dengan delapan menteri sekaligus dan masih dimintakan fatwa MA lagi,” kata Rieke yang dikenal sebagai artis film layar lebar dan sinetron itu.

Ia menegaskan bahwa RUU BPJS tidak mempertentangkan kepentingan buruh dan pengusaha. “Siapa yang menjamin pengusaha tidak akan bangkrut. Dengan disahkannya UU BPJS ini, pengusaha, PNS, TNI/Polri, dan buruh juga dapat terlindungi,” katanya.(*)

http://antaranews.com/berita/255112/rieke-rakyat-butuh-bpjs-bukan-gedung-dpr

Opini GIB :

Gerakan Indonesia Bersatu memberikan apresiasi buat Kartini Indonesia yang telah menunjukkan bahwa wakil rakyat itu seharusnya merakyat dan mendengar jeritan hati rakyat..buat apa gedung baru bila jaminan keadilan dan kesejahteraan yang benar-benar Pro Rakyat tidak diwujudkan dengan praktek.

Jangan jadi wakil rakyat yang taunya bermimpi saja, tetapi harus berbuat demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.

***

***

Rasa Nasionalismeku Terusik

Kasihan Ibu pertiwi tak henti menangisi tingkah laku anak bangsa, seakan tiada lagi yang  dapat mengobati kegundahannya.

Betapa sangat dalam pengorbanan pahlawan bangsa yang telah mengorbankan harta benda, fikiran dan nyawa untuk memerdekakan Indonesia tercinta.

Setiap detik, menit, jam dan hari kita harus berfikir dan berusaha bagaimana cara agar kita tidak durhaka pada Ibu Pertiwi dan pencipta alam semesta.

Elit politik dan seluruh element anak bangsa tidak menyadari kita telah berada diambang perpecahan dan runtuhnya peradaban bangsa yang terkenal dengan keelokan alam dan multi kultur agama dan budaya.

Jangan ada kata terlambat untuk memperbaiki, mari kita bersatu menuju bangsa yang adil dan beradab dengan menjujung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan etika agar bangsa yang besar ini terselamatkan dari ketamakan oknum yang selalu menggerogoti rasa nasionalisme kita.

Akhir kata dengan memanjatkan doa, berusaha agar semoga azab dan runtuhnya peradaban dapat terselamatkan tanpa mengorbankan hak-hak warga negara.

NKRI BUKAN MILIK SEGELINTIR MANUSIA

Melihat perkembangan saat ini, NKRI sudah banyak mengalami perubahan besar dalam system Demokrasi dan keterbukaan informasi. Tapi sangat lah disayangkan karena semakin majunya tingkat pola fikir suatu bangsa selalu mengorbankan hak-hak warga negara yang lain.

Dengan mencermati kehidupan ini, kita sebagai warga negara haruslah lebih peka, kita ini makhluk sosial yang sangat-sangat berkaitan satu sama lain, saling bahu membahu untuk mendapatkan satu tujuan yaitu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

“Hidup ini sangatlah singkat, kapan lagi kita dapat menjadi contoh dan dapat berguna untuk sesama anak Bangsa”.

Mari kita kembali ke UUD 1945 yang murni dan Konsekwen

Sebagaimana Prediksi Rakyat Indonesia tahun 2004 s/d tahun 2008, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai salah satu negara ekonomi terkuat di Asia dan tahun 2012 NKRI adalah salah satu negara terkuat di Dunia terbukti benar.

Maka SBY sangat dibutuhkan sebagai seorang Presiden yang memiliki wawasan Negarawan menciptakan IPOLEKSOSBUD HANKAM RI yang sudah tertata dengan baik.

Mari kita kembali ke UUD 1945 yang murni dan Konsekwen.

TEKNOLOGI NKRI

Inilah Pesawat keren Buatan Indonesia yg Beroperasi 2013

Saat ini, penerbangan perintis di beberapa wilayah Nusantara seperti Papua masih menggunakan pesawat-pesawat produksi lama, seperti Twin Otter. Beberapa unit yang ada telah tidak layak pakai sehingga diperlukan pesawat yang lebih modern.

Karenanya, sejak tahun 2006, PT Dirgantara Indonesia mengembangkan pesawat N219 berkapasitas 19 orang untuk menggantikan peran pesawat perintis yang ada sekarang. Saat ini, uji aerodinamika pesawat tersebut telah dituntaskan.

N-219 Generasi terbaru pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia
“Pengembangan pesawat jenis ini biasanya memakan waktu 3 tahun. Namun, kita mungkin akan selesaikan 2-2,5 tahun,” kata Andi Alisjahbana, Direktur Aerostruktur PT Dirgantara Indonesia, Selasa (28/12/2010) di Jakarta. Jadi, tahun 2013, pesawat mungkin sudah bisa diluncurkan.

Agar tidak mengalami kegagalan seperti pesawat CN 250, pihak PTDI akan memproduksi pesawat berdasarkan order. “Kami akan buat 25 unit dulu nantinya. Kami akan mengupayakan seluruhnya terjual dahulu,” kata Andi. Pembuatan sejumlah unit memerlukan dana sekitar Rp 1 triliun. Jumlah ini menurut Andi cukup minim untuk membuat pesawat. Ia menargetkan, sejumlah pesawat akan dibeli oleh pemerintah daerah.

Andi juga mengatakan, spesifikasi pesawat N219 dirancang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Pesawat ini mampu mendarat di landasan yang pendek sehingga bisa diaplikasikan di wilayah terpencil dengan lahan terbatas. “Pesawat ini juga dirancang bisa membawa bahan bakar tambahan. Kita menyadari bahwa tidak setiap daerah memiliki tempat pengisian bahan bakar,” demikian Andi mengungkapkan kelebihan pesawat N219.

Sementara itu, Budi Santoso selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia mengatakan bahwa pengembangan pesawat ini didasarkan pada karakteristik geografis Indonesia. “Kondisi geografis kita berbeda dengan negara lain. Kita harus punya solusi sendiri,” katanya. Bagi Budi, pengembangan pesawat kecil yang mampu menjangkau wilayah terpencil sangat pas. “Banyak wilayah Indonesia yang tak mudah dijangkau dengan transportasi darat. Pesawat perintis bisa menjadi solusi,” paparnya.

Pesawat N219 memiliki potensi besar untuk dipasarkan ke daerah-daerah seperti Sumatera dan Papua. Pesawat ini juga ditargetkan bisa dipasarkan ke negara lain yang masih membutuhkan, misalnya negara-negara di Afrika

Tetral : Rudal Anti Pesawat Terbaru TNI-AL

Tetral tampak di atas ruang navigasi KRI Diponegoro 365

Seiring hadirnya empat korvet terbaru TNI-AL dari kelas SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) yang dibeli dari galangan Schelde Naval Shipbuilding, Belanda. Maka otomatis TNI-AL mendapat tambahan alutsista (alat utama sistem senjata) anyar berupa rudal anti pesawat ringan, Tetral. Rudal ini menjadi bagian melekat dari korvet SIGMA yang juga dikenal sebagai kapal perang kelas Diponegoro. Pada tiap korvet SIGMA dilengkapi dua sistem peluncur, masing-masing peluncur memuat empat rudal.

Tetral sendiri merupakan teknologi sistem peluncur, sedangkan basis rudalnya mengambil dari jenis Mistral. Mistral adalah rudal ringan jarak dekat yang sangat populer di pasar dunia, rudal ini dibuat oleh MBDA di Perancis. Keunggulan Tetral yakni sistemnya dapat bekerja otomatis, dikendalikan secara remote dan tergolong low maintenance. Desain Tetral dirancang untuk dipasangkan pada kapal perang dengan konsep stealth.

Tetral pada buritan KRI Diponegoro

Meski tergolong rudal ringan jarak pendek, Tetral bisa melahap multi target, termasuk target yang bermanuver cepat, dalam hal ini seperti pesawat tempur dan helikopter, bahkan Tetral bisa melahap target berupa rudal. Dalam rilis yang dikeluarkan MBDA, tingkat success rate Tetral mencapai 93 persen. Untuk menghajar target, rudal ini dilengkapi kendali berupa canard dan sistem sensor pengarah berupa passive IR (infra red) homing. Sensor passive IR akan bekerja 2 detik setelah peluncuran.

Sistem peluncur Simbad yang dioperasikan manual

Dalam pengoperasiannnya, Tetral dikendalikan dari PIT (pusat informasi tempur), berat rudal ini hanya 18.7 Kg, dimana 3 Kg nya merupakan bobot bahan peledak. Sebagai rudal penghancur target jarak pendek, jangkauan Tetral memang hanya sekitar 5.3 Km, tapi soal kecepatan jangan ditanya, rudal ini bisa melesat dengan kecepatan maksimum 2.5 Mach. Sebelumnya TNI-AL juga sudah akrab dengan rudal jenis ini, lewat platform peluncur Simbad, bedanya Simbad merupakan platform peluncur untuk dua rudal Mistral dan dioperasikan secara manual oleh operator. Simbad saat ini dipasang pada fregat TNI-AL kelas Van Speijk.

Siatem peluncur Sadral pada fregat AL Perancis

Selain Simbad dan Tetral, masih ada platform peluncur lain, yakni Sadral. Sadral pada prinsipnya mirip dengan Tetral, dimana sistem rudak diluncurkan secara remote otomatis dari PIT. Bedanya Sadral mengusung enam peluncur rudal Mistral. Baik Simbad, Tetral dan Sadral, ketiganya dapat cepat untuk diisi ulang dan dapat ditebakkan secara salvo.

Spesifikasi Tetral
Berat Sistem Peluncur : 600 Kg (termasuk 4 rudal)
Bearing : 310 derajat
Sudut Elevasi : -16 sampai 75 derajat
Berat rudal : 18.7 Kg
Panjang : 1.86 meter
Diameter : 0.09 meter
Kecepatan maksimum : 2.5 Mach

PESAWAT TEMPUR PERTAMA BUATAN INDONESIA – KFX

 

Siapa bilang Indonesia tidak bisa membuat pesawat tempur? Inilah Pesawat tempur Pertama Buatan Indonesia – KFX yang tidak kalah hebatnya dari F-16 bahkan melebihinya karena memiliki radius serang yang lebih besar persentasenya. Hal yang menjadi perhatian adalah proyek ini ditangani PT. Dirgantara Indonesia yang justru saat ini sedang bermasalah. Diluar hal itu mari kita bahas Pesawat tempur pertama buatan Indonesia ini.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan, Indonesia menjajaki pengembangan pesawat tempur generasi 4,5. “Kalau F-16 itu generasi ke 4, kalau F-35 buatan Amerika itu generasi 5, ini ditengah-tengahnya, Sukhoi itu masih generasi 4,” katanya di sela perhelatan Bandung Air Show.

Proyek pembuatan

Pesawat jet tempur KFX sendiri sebetulnya merupakan proyek lama Republic of Korea Air Force (ROKAF) yang baru bisa terlaksana sekarang. Proyek ini digagas presiden Korea Kim Dae Jung pada bulan Maret 2001 untuk menggantikan pesawat-pesawat yang lebih tua seperti F-4D/E Phantom II dan F-5E/F Tiger. Dibandingkan F-16, KFX diproyeksi untuk memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistim avionic yang lebih baik serta kemampuan anti radar (stealth).

Pemerintah Korea akan menanggung 60 persen biaya pengembangan pesawat, sejumlah industri dirgantara negara itu di antaranya Korean Aerospace Industry menanggung 20 persennya .pemerintah Indonesia 20 persen dan akan memperoleh 50 pesawat yang mempunyai kemampuan tempur melebih F-16 ini dan 100 pesawat untuk korea. Total biaya pengembangan selama 10 tahun untuk membuat prototype pesawat itu diperkirakan menghabiskan dana 6 miliar US Dollar.Pemerintah Indonesia akan menyiapkan dana US$1,2 miliar.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia-Korsel itu sudah dilakukan pada 15 Juli 2010 yang lalu di Seoul-Korea Selatan.diharapkan pada tahun 2020 Sudah Ada Regenerasi Pesawat Tempur untuk kedua pihak.

Spesifikasi KFX  sebagai berikut :

· Crew: 1

· Thrust: about 52,000lbs (F414 class x 2)

· Max Speed: about Mach 1.8

· Armament:

o M61 Vulcan

o AIM-9X class short-range AAM(AIM-9X class) (indigenous, under development)

o AIM-120 class beyond visual range AAM (not specified yet)

o 500lbs SDB class guided bomb|KGGB (indigenous)

o JCM class guided short range AGM (indigenous, under development)

o SSM-760K Haeseong ASM (indigenous)

o Boramae ALCM (indigenous, under development), or Taurus class ALCM

o supersonic ALCM (based on Yakhont technology) (indigenous, under development)

Mengapa PT DI tidak membuat sendiri?

Membuat pesawat tempur jauh lebih kompleks daripada membuat pesawat penumpang karena ada tambahan sistem dalam sebuah pesawat tempur yaitu sistem kontrol senjata pada sistem avioniknya, disamping sistem mesin pendorong, sistem radar, dan struktur pesawat yang harus dirancang lebih kuat namun tetap lincah bermanuver di udara.

Pesawat tempur KFX ini dirancang untuk masuk dalam kelompok pesawat tempur generasi 4,5 yang berarti harus mempunyai 6 kemampuan yaitu :

(1) kemampuan pesawat tempur untuk melakukan manuver ekstrim agar mendapat posisi serang paling menguntungkan (Air Combat Manuverability).

(2) Pesawat tempur harus bisa terbang lincah sehingga harus menggunakan teknologi fly by wire untuk kontrol penerbangannya.

(3) Penggunaan teknologi trust vectoring nozzles yang mampu mengubah-ubah arah semburan gas buang mesin jet agar pesawat tempur mempunyai kemampuan terbang dalam kecepatan rendah dan mampu melakukan belokan tajam.

(4) Kemampuan untuk terbang jelajah pada kecepatan supersonik dalam waktu yang lama.

(5) Radar pesawat tempur berkemampuan menjejak target diluar batas cakrawala atau beyond visual range.

(6) Kemampuan menyerap dan membiaskan pancaran radar atau teknologi stealth.

Jadi bisa dibayangkan seandainya PT. Dirgantara Indonesia dilibatkan dalam pembuatan pesawat tempur ini maka akan ada penguasaan teknologi kedirgantaraan baru paling tidak untuk pembuatan 50 pesawat tempur KFX yang akan dibeli Pemerintah Indonesia nantinya dari keikutsertaannya membiayai proyek ini. Penguasaan teknologi baru di bidang pembuatan pesawat tempur generasi 4,5 ini dapat menjadi modal dasar bagi PT. Dirgantara Indonesia untuk membuat pesawat tempur sendiri kelak dikemudian hari.

Jadi untuk teknologi PT DI memang belum mampu untuk membuat secara mandiri. Selain ini butuh modal besar untuk melakukan riset sendiri namun jika besama korea maka teknologi kita akan dapatkan dengan sendirinya dan kelak dapat dikembangkan lagi untuk membuat pesawat tempur ciptaan sendiri.

Penutup:
Artikel ini hanya sekedar sebuah berita. Perihal integritas, klarifikasi pro kontra dan permasalahan dalam internal PT.DI itu sendiri adalah sebuah wacana yang berbeda.

****

****

Mahfud: Negara Bangkrut Jika Penegakan Hukum Tidak Jalan

Jakarta – Sejumlah tokoh nasional berkumpul untuk membahas masalah kebangkrutan negara. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berpendapat ancaman kebangkrutan dapat timbul karena penegakan hukum tidak jalan.

“Kalau saya melihat dari aspek hukum saja. Ancaman kebangkrutan karena penegakan hukum tidak bergerak. Menurut saya kuncinya cuma satu yaitu kepemimpinan,” kata Mahfud usai diskusi di Wahid Institute, Jl Taman Amir Hamzah, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (17/6/2011).

Mahfud mengatakan, banyak orang yang berpendapat presiden tidak boleh ikut campur dalam penegakan hukum. Mahfud menilai pendapat itu salah, karena presiden justru harus ikut dalam proses penegakan hukum.

“Yang tidak boleh itu dalam proses peradilan. Dalam penegakan hukum itu justru kewajiban presiden. Jaksa agung, polisi dan lain-lain itu pembantu presiden,” tambahnya.

Mahfud mengatakan, jika kasus hukum diambangkan maka negara gagal akan benar-benar terjadi. Akan timbul apatisme masyarakat kemudian meningkat menjadi pembangkangan dan akhirnya timbul pemberontakan.

“Karena hati nurani masyarakat tidak bisa dibendung. Kalau sudah memuncak dia akan mencari jalannya sendiri dan itu yang harus dihindari. Aspirasi di luar prosedur konstitusi dan demokrasi sangat berbahaya kalau tidak segara dijawab,” sambung Mahfud.

Sebelumnya, sejumlah tokoh nasional berembuk membahas persoalan bangsa. Tema yang diusung bagaimana mencegah kebangkrutan negara. Hadir dalam pertemuan ini mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua MPR Taufiq Kiemas, dan juga Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

http://www.detiknews.com/read/2011/06/17/180526/1662834/10/mahfud-negara-bangkrut-jika-penegakan-hukum-tidak-jalan?9911022

BIN: Klub Motor Harus Waspadai Penyusup

Berlatar Belakang Kriminal

Jakarta Kelompok atau klub motor, harus mewaspadai isu kekerasan geng motor. Di internal perkumpulan, perlu ada antisipasi agar jangan sampai disusupi orang yang suka berbuat onar.

“Saya minta masing-masing perkumpulan motor, apa pun dan di mana pun itu, untuk berhati-hati. Jangan sampai disusupi orang-orang yang berlatar belakang kriminal,” kata Kepala BIN Marciano Norman kepada wartawan yang mencegatnya di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Menurut Marciano, klub atau kelompok penggemar motor tidak identik dengan geng motor. Sebuah klub motor umumnya dibentuk untuk mewadahi hobi enjoy riding bahkan banyak yang melakukan aksi sosial.

“Tapi sekarang masyarakat resah, jadi kelompok atau klub motor harus konsolidasi. Yakinkan masyarakat bahwa keberadaan mereka tidak untuk mengganggu,” sambung Norman.

Mengingat keanggotaan kelompok motor yang rata-rata terbuka, mantan Danpaspampres menyatakan bisa saja ada anggota TNI yang bergabung. Tidak tertutup kemungkinan pula pelaku kekerasan adalah oknum TNI sebagaimana dugaan selama ini.

“Pelakunya bisa dari mana saja,” tegas Norman.

Lebih lanjut dia mengingatkan, masyarakat punya peran penting dalam menjaga keamanan. Orang tua wajib mengingatkan anak-anaknya yang menjadi anggota kelompok motor untuk berhati-hati.

Lalu bagaimana dengan peran aparat keamanan?

“Sekarang yang sedang dicari, apakah ada jaringan geng motor di satu daerah dengan daerah lain. Nanti pada saatnya akan terungkap,” jawab Norman.

http://news.detik.com/read/2012/04/17/113138/1894202/10/bin-klub-motor-harus-waspadai-penyusup-berlatar-belakang-kriminal

Habibie: Reformasi di Indonesia tidak Kenal Revolusi

KAIRO–MICOM: Mantan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan reformasi politik Indonesia pasca-Orde Baru pada 1998 tidak mengenal revoluasi.

“Reformasi di Indonesia dilakukan bukan dengan revolusi, tetapi evolusi yang dipercepat,” kata Habibie dalam Forum PBB mengenai transisi demokrasi yang berlangsung di Kairo, Minggu (5/6).

Revolusi dalam pandangan Habibie adalah suatu perubahan politik yang tidak dapat diprediksi bagaimana hasil akhirnya, sehingga tidak cocok diterapkan di Indonesia di masa transisi demokrasi.

“Dengan perubahan bertahap yang dipercepat, Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan, dan selaku negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa membangun kehidupan demokrasi,” kata Habibie yang disambut tepuk tangan hadirin.

Habibie dalam forum itu diminta untuk menjelaskan pengalamannya tentang transisi demokrasi saat ia diserahkan kekuasaan oleh Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Mantan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) itu mengetengahkan tentang bagaimana sulitnya, ia selaku presiden transisi, mengelola krisis multi dimensi pasca mundurnya Presiden Soeharto. Kendati demikian, Habibie merasa bangga dengan beberapa capaian yang ia hasilkan selama 18 bulan berkuasa.

Beberapa capaian itu antara lain, Habibie menjamin kebebasan pers sebagai prioritas utama dalam penyampaian informasi berkualitas, dan kebebasan berbicara bagi masyarakat.

Habibie juga memperkenalkan undang-undang anti-monopoli dan belakangan dibangun satu komisi independen untuk menjamin persaingan sehat dalam berbisnis.

Sementara itu, mantan Presiden Cile, Veronica Michelle Bachelet Jeria, pembicara pertama sebelum Habibie, mengutarakan bahwa setiap negara memiliki keunikan dalam mengelola negara dalam masa transisi demokrasi.

Forum dua hari yang diprakarsai Badan PBB untuk Program Pembangunan (UNDP) itu menghadirkan sejumlah pakar dan politisi dari Asia, Amerika Latin, dan Afrika Selatan untuk bertukar pengalaman dalam memberi sumbangan pemikiran bagi pemecahan krisis politik di Mesir dan negara-negara Arab yang dilanda revolusi.

Pembicara utama dari Indonesia, selain Habibie, juga mantan Ketua MPR Amien Rais.

Forum itu dibuka Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf dan Ketua Perwakilan UNDP di Kairo, Hellen Clark. PM Sharaf dalam sambutannya menyampaikan penghargaannya kepada UNDP dan para pembicara di forum tersebut.

“Forum ini sudah pasti akan memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi Mesir untuk memecahkan persoalan di masa transisi politik pasca mundurnya Presiden Hosni Mubarak pada 11 Februari 2011,” kata Sharaf, yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh reformasi Mesir.

http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/06/06/231622/284/1/Habibie_Reformasi_di_Indonesia_tidak_Kenal_Revolusi

Mahfud setujui hukuman mati di RI

JAKARTA – Sejak awal Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD setuju dengan hukuman mati untuk koruptor. Dia mempertanyakan alasan pihak-pihak yang menolak usulan agar koruptor dihukum mati. Bahkan, ada yang menolak dengan menggunakan alasan yang lucu.

“Sejak semula saya sudah menyatakan bahwa saya setuju hukuman mati bagi koruptor. Ada yang tidak setuju dengan alasan melanggar hak asasi. Padahal, menurut konstitusi bahkan menurut Tuhan orang yang melanggar hak asasinya orang lain itu bisa dijatuhi hukuman mati sejauh setimpal dengan kejahatannya terhadap manusia lain,” jelas Mahfud MD.

Mahfud juga mempertanyakan alasan penolak hukuman mati bagi koruptor yang beralasan bahwa hukuman mati tidak membuktikan membuat jera para koruptor. “Menurut saya, alasan itu lucu, sebab bagaimana kita bisa tahu bahwa orang yang sudah mati itu bisa jera atau tidak jera,” kata dia.

Alasan penolak hukuman mati yang mengatakan, bahwa indeks persepsi korupsi di negara-negara yang memberlakukan hukuman mati tidak selalu turun, juga dipertanyakan Mahfud MD. “Menurut saya seandainya hukuman mati tidak diberlakukan di negara yang indeks persepsi korupsinya tidak membaik bisa saja angka korupsi semakin meningkat,” tegasnya.

Mahfud juga menyebut ada usulan agar hukuman bagi koruptor tidak disalatkan pada saat akan dikubur. “Tetapi mengingat koruptor di Indonesia sudah terlalu banyak, maka bisa saja keluarga koruptor yang mati menyuap koruptor lain yang masih hidup untuk mensalatkannya. Saya pernah mengusulkan juga sebaiknya ada hukuman setengah mati,” jawab Mahfud setengah berkelakar.

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=196346:mahfud-setujui-hukuman-mati-di-ri&catid=17:nasional&Itemid=30

Bumi Resources Garap Timah Hitam di Dairi

• Ini menyusul disetujuinya Perpres penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan.

VIVAnews- PT Bumi Resources Minerals Tbk mengumumkan segera memulai produksi bijih seng dan timah hitam di kawasan hutan lindung register 66 Batu Ardan, di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan, Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Langkah ini menyusul disetujuinya Peraturan Presiden tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah pada 19 Mei lalu.Dalam keterangan tertulis, Senin 23 Mei 2011, Presiden Direktur PT Bumi Resources Minerals Tbk, Kenneth Farrell, mengatakan bahwa ini merupakan kabar baik yang sudah ditunggu-tunggu perusahaan. “Tim kami sedang menyampaikan permohonan Izin Pinjam Pakai penggunaan kawasan hutan lindung di area konsesi Dairi,” katanya.Tambang ini nantinya dioperasikan PT Dairi Prima Minerals yang 80 persen sahamnya dikuasai Bumi Resources Minerals. Sisa saham perusahaan ini dimiliki PT Aneka Tambang Tbk.Farrell manambahkan, Peraturan Presiden yang mendukung penggunaan kawasan hutan lindung ini, merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi industri tambang di Indonesia. Hal ini dapat membantu para pemilik konsesi memproduksikan dalam waktu dekat.”Ini juga berarti tambahan nilai dalam bentuk royalti untuk negara,” katanya.Selain itu, Farrel juga mengaku optimistis izin Pinjam Pakai penambangan bawah tanah Dairi segera disetujui. Ini akan berdampak positif terhadap Dairi.Penambangan ini diharapkan bisa mulai produksi pada awal 2013. “Dengan catatan izin tersebut telah disetujui dan kondisi-kondisi lainnya sudah terpenuhi.”

http://bisnis.vivanews.com/news/read/221997-bumi-segera-tambang-timah-hitam-di-dairi

Apakah Benar…….!

Walikota Medan Kebal Hukum

MEDAN – Walikota Medan, Rahudman Harahap kebal hukum karena sampai saat ini belum menjalani pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi yang menjeratnya. Dalam kasus penyiraman soda api terhadap Masfar Sikumbang, seorang PNS Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Rahudman juga bersih dari kasus tersebut.

Dalam kasus dugaan korupsi dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Perangkat Desa (TPAPD) Tapsel tahun 2005 senilai Rp1,5 miliar dan kasus APBD Pemkab Tapsel senilai Rp13,8 miliar yang ditangani Kejatisu, Rahudman telah ditetapkan sebagai tersangka namun sampai saat ini belum diperiksa oleh Kejati Sumut.

Begitu juga dalam kasus Masfar, Walikota Medan ini tetap ‘goyang kaki’ karena tidak terlibat sedikitpun tentang hal ini baik menjadi saksi apalagi tersangka.

Melihat kenyataan ini, sejumlah elemen di Sumut banyak yang memprotes dengan menggelar unjuk rasa dan mengeluarkan statemen mengkritisi penegak hukum yang menangani kaksus Rahudman ini. “Saya kira Rahudman kebal hukum karena mandapat perlindungan dari penegak hukum sehingga selalu bersih dan lamban dari jeratan hukum,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, Azhari Sinik, kepada Waspada Online pagi ini.

Sinik sangat menyesalkan kinerja lembaga hukum yang menganai kasus Rahudman Harahap yang tidak pernah berpihak kepada penegakan hukum yang diinginkan masayarakat sehingga terkesan Walikota Medan tersebut kabal hukum.

Beberepa elemen mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Medan (KAMMED) juga pernah berunjuk rasa di Kantor Kejatisu yang meminta agar Rahudman Harahap segera ditangkap klarean tidak ada alasan lagi untuk tidak memeriksa matan Sekda Tapsel tersebut. “Tidak ada alasan tidak memproses penyidikannya. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat intelketual untuk secara zohir memantau dan menyikapi permasalahan yang dapat merugikan Negara,” ungkap Agus Umri yang menjadi koordinator aksi demo pada waktu itu.

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=195906:walikota-medan-kebal-hukum&catid=77:fokusutama&Itemid=131