" GIB harus menjadi yang terbaik dalam memantau kinerja dan menjadi mitra Pemerintah"

AD & ART GIB

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUKADIMAH

Proklamasi 17 Agustus 1945 yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan prinsip-prinsip fundamental : Kemerdekaan-Keadilan-Kemanusiaan.

Jelaslah bahwa perjuangan kemerdekaan bertujuan pertama-tama adalah membebaskan manusia dari segala bentuk ketidak-adilan agar menjadi manusia merdeka dan mermartabat. Itu berarti bahwa membangun Indonesia merdeka haruslah bermula dan berakhir pada manusia, disertai dengan keyakinan penuh bahwa cita-cita itu hanya mungkin tercapai berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan kesadaran serta keyakinan bahwa bangsa Indonesia lahir karena kehendak dan sebagai anugerah-Nya, adalah menjadi kewajiban bagi seluruh warga bangsa untuk selalu memelihara persaudaraan serta bersikap adil diantara sesama manusia warga bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain didunia. Dan untuk selanjutnya bersama membangun kehidupan yang damai, adil, sejahtera dan beradab. Kehidupan kebangsaan adalah bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagai bagian dari sejarah serta pengalaman kolektif bangsa, rakyat jelata yang merupakan bagian terbesar (mayoritas) masyarakat Bangsa Indonesia dan karenanya juga pasti merupakan penyumbang terbesar tersedianya segala kebutuhan hajat hidup seluruh bangsa, tetapi selalu dalam kedudukan serta nasib tak beruntung bahkan menjadi pemikul beban terberat dan resiko terburuk dari kegagalan Bangsa Indonesia membangun dirinya. Ini sangat bertentangan dengan azas keadilan dan kemanusiaan dan menghianati cita-cita perjuangan kemerdekaan.

Untuk meluruskan kembali perjalanan bangsa pada arah yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaannya maka kedaulatan rakyat dibidang politik (demokrasi politik) dan bidang ekonomi (demokrasi ekonomi) harus menjadi satu kesatuan konseptual dan implementasi. Rakyat harus menjadi subyek dan sumber daya utama pembangunan.

Keadilan dan kebenaran harus menjadi sumber, landasan serta pedoman dalam tata kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum. Diatas platform keadilan inilah dibangun consensus menuju rekonsiliasi nasional. Tetapi tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Dalam rangka membangun consensus nasional diperlukan sejumlah syarat.

Pertama           : damai (anti kekerasan) harus menjadi cara sekaligus tujuan bersama.

Kedua             : dialog harus selalu dikedepankan sebagai satu-satunya cara penyelesaian setiap perbedaan pendapat untuk semua masalah.

Ketiga             : pengakuanserta penghormatan terhadap pluralism sebagai realitas geo-politik dan sosial-budaya Indonesia.

Keempat          : tidak ada diskriminasi dalam segala bentuk dan bidang kehidupan atas dasar ras, etnis, agama, suku, ekonomi, budaya dll.

Kelima             : adanya upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus membangun kepercayaan diantara sesama komponen bangsa.

Keenam           : adanya tekad dan semangat untuk memperkuat persatuan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila.

Dengan dasar consencus nasional itu akan terbuka jalan menuju rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional mutlak diperlukan untuk menciptakan situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif bagi upaya besar bersama dan bersatu padu memulihkan krisis (recovery) bangsa dan pada gilirannya membangun kembali Indonesia (rekonstruksi) sesuai dengan cita-cita reformasi, yaitu demokratisasi, penegakan hukum dan HAM, pembangunan yang memihak rakyat, terciptanya rasa adil dan rasa aman bagi seluruh rakyat.

Rekonsiliasi hanya mungkin terwujud bila semua pihak menunjukkan tekad dan semangat untuk bersatu, saling berkorban, saling memberi dan menerima, toleransi dan saling percaya yang jujur dan tulus, demi masa depan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat. Keadilan hanya bisa dicapai dengan cara yang adil dan benar.

Sebagai bagian dari upaya besar tersebut, sebagai warga bangsa Indonesia yang ingin menyumbang dharma-bakhtinya, dengan tekad serta semangat persatuan Indonesia, kami berhimpun dalam GERAKAN INDONESIA BERSATU, sebagai wadah dan alat untuk bekerja sama mewujudkan gagasan-gagasan dan cita-cita.

Jakarta, 01 Juli 2002

ANGGARAN DASAR

GERAKAN INDONESIA BERSATU

BAB I

Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Pasal 1

Nama organisasi ini adalah GERAKAN INDONESIA BERSATU

Pasal 2

Waktu

Organisasi ini di dirikan pada tanggal 01 bulan Juni (dua ribu dua) untuk masa waktu tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat dan kedudukan organisasi ini adalah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan pusat organisasi berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta ; dan bila diperlukan, organisasi dapat membentuk perwakilan / koresponden diluar negeri.

BAB II

Azas, Sifat, Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Gerakan Indonesia Bersatu berazaskan Pancasila serta dijiwai Semangat Sumpah Pemuda 1928.

Pasal 5

Organisasi ini bersifat terbuka bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa membedakan asal usul, suku, kedaerahan, agama, keturunan, adat, istiadat, serta budaya.

Pasal 6

Maksud pendirian GERAKAN INDONESIA BERSATU adalah wadah bagi seluruh komponen bangsa yang memiliki komitmen untuk mengawal dan melestarikan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengantar Bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, sentosa dan demokratis.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

  1. Organisasi ini didirikan oleh berbagai komponen Bangsa Indonesia dari seluruh wilayah Republik Indonesia.
  2. Struktur organisasi dibagi atas tingkatan sebagai berikut :

. Dewan Pengurus Organisasi untuk tingkat nasional disebut Dewan Pengurus Pusat (DPP).

. Dewan Pengurus Organisasi untuk wilayah tingkat Propinsi disebut Dewan Pengurus  Propinsi (DP Prop).

. Dewan Pengurus untuk wilayah daerah tingkat Kabupaten / Kota disebut Dewan Pengurus Kabupaten / Kota (DP.K).

. Dewan Pengurus untuk wilayah daerah tingkat Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan (PK).

. dan dimungkinkan untuk membentuk Pengurus tingkat Kelurahan / Desa disebut Pengurus Kelurahan / Desa.

BAB IV

Dewan Pertimbangan / Penasehat dan Dewan Pengurus

Pasal 8

  1. Dewan Pertimbangan / Penasehat terdiri dari Tokoh-tokoh Masyarakat, yang dipilih oleh Dewan Pengurus Pusat Organisasi maupun atas usul dari berbagai pihak. Anggota Dewan Pertimbangan / Penasehat dapat ditambah dan diganti setelah menjabat selama 3 (tiga) tahun.
  2. Dewan Pertimbangan / Penasehat mempunya wewenang untuk memberikan saran dan usulan yang bersifat konstruktif dan korektif sesuai dengan kebijakan , ciri, watak dan landasan perjuangan organisasi.

Pasal 9

DEWAN PENGURUS

  1. Dewan Pengurus Pusat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi eksekutif organisasi yang membuat dan menentukan setiap kebijakan organisasi serta mengarahkan pelaksanaan tugas organisasi dan bertanggung jawab penuh terhadap pemberdayaan dan pengembangan organisasi.
  2. Dewan Pengurus Pusat mempunyai wewenang untuk melakukan semua langkah-langkah organisatoris yang terukur dan hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya menegakkan eksistensi dan garis perjuangan organisasi.
  3. Dewan Pengurus Pusat Propinsi, Dewan Pengurus Cabang, dan Pengurus Anak Cabang merupakan pelaksana kebijakan dan tugas-tugas organisasi sesuai dengan fungsi wewenang di masing-masing tingkat organisasi.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 10

Seluruh pembiayaan kegiatan organisasi ditanggung oleh organisasi yang dananya bersumber dari seluruh anggota dan atau simpatisan serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Penerimaan sumbangan dari pihak-pihak lain yang sah tidak mengikat seperti tersebut pada pasal 10, dapat dilakukan disetiap tingkatan organisasi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus se tingkat diatasnya.

Pasal 12

Seluruh aliran dana yang terjadi pada periode kepengurusan yang sedang berjalan harus diteradministrasi dengan baik dan dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pengurus pada akhir masa jabatannya.

BAB VI

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 13

GERAKAN INDONESIA BERSATU menyatakan diri sebagai bagian dari komponen bangsa yang terus menerus turut berjuang menjadikan masa depan Indonesia yang lebih baik, dan senantiasa terbuka untuk melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi, yang dimiliki visi dan misi yang sama terhadap kehidupan berbangsa bernegara.

Pasal 14

Penentuan dan penetapan kerjasama dengan organisasi lain dilakukan oleh Dewan Pengurus ditingkat organisasi masing-masing dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pertimbangan / Dewan Penasehat Organisasi.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 15

Perubahan dari Anggaran Dasar ini dapat dilakukan apabila telah mendapatkan pengesahan dari Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh separuh dari seluruh peserta ditambah satu dan disetujui oleh ¾ (tiga perempat) dari jumlah Musyawarah Nasional yang hadir.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Organisasi akan diatur dan ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

GERAKAN INDONESIA BERSATU

BAB I

Keanggotaan

Pasal 1

GERAKAN INDONESIA BERSATU mempunyai anggota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari :

  1. Anggota Perseorangan Warga Negara Indonesia.
  2. Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan, Paguyuban, Forum ataupun Organisasi Sosial lainnya.
  3. Anggota Kehormatan.
  4. Anggota Donatur.

Pasal 2

Seluruh Anggota GERAKAN INDONESIA BERSATU diwajibkan memiliki Kartu Tanda Anggota yang disahkan oleh Pengurus Cabang. Khusus untuk Anggota Kehormatan dan Anggota Donatur ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 3

  1. Pendaftaran dan Penerimaan Keanggotaan Perorangan dan Kelembagaan, dilaksanakan oleh setiap Pengurus Cabang diwilayah masing-masing.
  2. Pendaftaran dan Penerimaan serta Penerbitan Kartu Tanda Anggota untuk keanggotaan Kehormatan dan keanggotaan Donatur ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 4

GERAKAN INDONESIA BERSATU memiliki Pengurus Pusat ditingkat Nasional, Pengurus Propinsi ditingkat Propinsi, Pengurus Cabang ditingkat Kabupaten / Kota, Pengurus Anak Cabang ditingkat Kecamatan dan Pengurus Ranting ditingkat Kelurahan/Desa/Dukuh.

Pasal 5

  1. Untuk pertama kali Pengurus Pusat disusun dari dan oleh para Pemrakarsa Pusat, dan pembentukan untuk masa jabatan selanjutnya harus melalui Musyawarah Nasional sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Demikian juga untuk pertama kali seluruh jajaran Pengurus Propinsi (DPProp) disusun dari dan oleh para Pemrakarsa Propinsi kemudian disahkan dan dilantik oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP), dan pembentukan untuk masa jabatan selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Musyawarah Propinsi (Muspro).
  3. Selanjutnya Pengurus Cabang (DPCab) disusun dari oleh para Pemrakarsa Kabupaten / Kota dan selanjutnya disahkan dan dilantik oleh Pengurus Tingkat Propinsi (DPProp), dan pembentukan untuk masa jabatan selanjutnya disahkan oleh Musyawarah Cabang (Muscab).
  4. Demikian juga Dewan Pengurus tingkat Kecamatan (DPAncab) disusun dari dan oleh para Pemrakarsa daerah Kecamatan dan dilantik oleh Pengurus tingkat Cabang (DPCab), dan penbentukan untuk masa jabatan selanjutnya disahkan oleh Musyawarah Kecamatan (Muskec). Kemudian Pengurus tingkat ranting disahkan dan dilantik oleh Pengurus Kecamatan (DP Ancab).

BAB III

Pasal 6

Masa Jabatan Kepengurusan

Masa jabatan kepengurusan GERAKAN INDONESIA BERSATU untuk pertama kalinya ditetapkan 3 (tiga) tahun selanjutnya masa jabatan Pengurus ditentukan melalui Musyawarah Nasional (Munas) Organisasi.

Pasal 7

  1. Apabila terjadi kekosongan jabatan di Dewan Pengurus Organisasi, maka kekosongan tersebut dapat diisi oleh Kader Organisasi dan disahkan melalui Rapat Pleno ditingkat organisasi masing-masing, dan masa jabatan akan berakhir sampai akhir jabatan kepengurusan yang sedang terjadi.
  2. Dalam hal terjadi pengisian jabatan seperti yang dimaksud pada ayat 1 diatas dilaporkan kemudian dalam rapat-rapat Munas untuk Dewan Pengurus Pusat (DPP), Musprop untuk Dewan pengurus Propinsi, Muscab untuk Dewan Pengurus Kabupaten / Kota, dan selanjutnya Musancab untuk Dewan Pengurus Kecamatan. Dan selanjutnya Musyawarah Anggota untuk Pengurus Ranting.

Pasal 8

  1. Pada dasarnya setiap Anggota Pengurus tidak diperbolehkan merangkap jabatan pada tingkat kepengurusan yang berbeda.
  2. Kekecualian dari ayat 1 diatas akan diatur melalui Peraturan Organisasi (P.O).

Pasal 9

Anggota Pengurus diseluruh daerah dan tingkatan dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan, Forum, Paguyuban, dan Organisasi sejenisnya.

Pasal 10

Disetiap tingkatan Kepengurusan, dapat membentuk Satuan Tugas dan Lembaga lainnya sesuai keperluan Organisasi, dan jabatannya ditentukan dan diatur melalui peraturan organisasi.

Pasal 11

Susunan / Struktur Organisasi

Susunan Organisasi / Struktur Organisasi ditetapkan melalui Peraturan Organisasi (P.O) atau Petunjuk pelaksanaan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP).

BAB IV

Lembaga Permusyawaratan dan Rapat-Rapat

Pasal 12

GERAKAN INDONESIA BERSATU memiliki Lembaga Permusyawaratan dan Rapat- rapat yang terdiri atas :

I.1) Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

2) Musyawarah Propinsi (Musprop).

3) Musyawarah Cabang (Muscab).

4) Musyawarah Kecamatan (Musancab).

II.1) Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

2) Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

3) Rapat Kerja Propinsi (Rakerprop).

4) Rapat Kerja Cabang (Rakercab).

5) Rapat Kerja Kecamatan (Rakerancab).

Pasal 13

Peserta Musyawarah, Rapat-rapat dan Fungsi / Tugas

I.1) Musyawarah Nasional (Munas) diikuti oleh seluruh wakil dari Dewan Pengurus Propinsi, Wakil Pengurus Cabang serta seluruh Anggota Pengurus Dewan Pengurus Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pertimbangan /Penasehat.

2) Munas mempunyai fungsi dan tugas :

a) Menetapkan dan mengesahkan AD/ART

b) Menetapkan Garis Haluan Organisasi secara Nasional

c) Memilih dan mengesahkan Dewan Pengurus Pusat (DPP)

d) Menetapkan Program Organisasi secara Nasional

c) Membubarkan Organisasi

II. 1) Musyawarah Propinsi diikuti oleh wakil dari seluruh Pengurus Cabang dan seluruh Anggota Pengurus Dewan Pengurus Propinsi serta Dewan Pertimbangan / Penasehat Propinsi.

2)  Musprop mempunyai tugas dan fungsi :

a) Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional dalam ruang lingkup daerahnya.

b) Menyusun dan menetapkan Program Organisasi ditingkat Propins yang mengacu kepada Program Organisasi tingkat Nasional.

c) Memilih dan mengesahkan Pengurus Propinsi.

3)  a) Musyawarah Cabang diikuti wakil dan Pengurus  Propinsi serta Dewan Pertimbangan / Penasehat Organisasi, Cabang dan seluruh Pengurus Cabang.

b) Musyawarah Cabang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun dan menjabarkan Program Daera dalam lingkup daerahnya.

4)  a) Musyawarah Kecamatan diikuti seluruh Anggota Pengurus Kecamatan dan Kader-kader dari masing-masing Pengurus Ranting setempat serta Dewan Pertimbangan / Penasehat Organisasi.

b) Musyawarah Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi untuk menyusun dan menjabarkan program di ruang lingkup kecamatan.

c) Memilih dan mensyahkan Pengurus Kecamatan.

Pasal 14

  1. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) adalah Rapat Pimpinan setingkat dibawah Munas yang diikuti oleh Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan / Penasehat dan Wakil dari Dewan Pengurus Propinsi.
  2. Rapimnas dapat diadakan oleh DPP apabila ada hal-hal yang perlu yang sifatnya mendesak (Urgent) untuk diputuskan dan kemudian dipertanggung jawabkan pada Munas berikutnya.
  3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah rapat untuk membahas program kerja dan atau evaluasi program organisasi yang dihadiri seluruh anggota Pengurus DPP, Dewan Pertimbangan / Penasehat dan dari Wakil Dewan Pengurus Propinsi.
  4. Rapat Kerja Daerah Propinsi (Rakerpro) adalah rapat kerja untuk membahas pelaksanaan program-program yang disesuaikan dengan kondisi Daerah masing-masing, yang dihadiri oleh wakil dari DPP, semua Anggota Pengurus Propinsi dan dari Wakil Dewan Pengurus Cabang.
  5. Rapat Kerja Pengurus Cabang (Rakecab) adalah rapat kerja yang membahas  dan menevaluasi pelaksanaan program-program kerja organisasi, yang diikuti oleh peserta dan Dewan Pengurus Cabang serta wakil-wakil Dewan Pengurus Ranting dan Kader Ranting, serta Dewan Pertimbangan / Penasehat dan wakil dari Dewan Pengurus Propinsi (DPProp)

Pasal 15

Jumlah Anggota Delegasi yang mengikuti Munas, Muspro, Muscab, Musancab, Rapim, Rakernas, Rakerpro, Rakercab ditentukan oleh peraturan organisasi.

Pasal 16

  1. Rapat Pleno pada semua tingkatan organisasi diikuti seluruh Pengurus.
  2. Rapat Pleno gabungan disemua tingkatan organisasi adalah Rapat yang diikuti oleh Anggota Dewan Pertimbangan/Penasehat dan Dewan Pengurus.

Pasal 17

  1. Kuorum seluruh Rapat-rapat / Pemusyawaratan dan Rapat-rapat Pleno yang mengambil keputusan penting sah bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh jumlah Anggota Dewan Pengurus ditambah satu.
  2. Pengambilan keputusan seperti yang dimaksud pada ayat 1 diatas sah apabila disetujui ¾ (tiga perempat) dari jumlah peserta rapat yang hadir.

BAB V

Atribut

Pasal 18

GERAKAN INDONESIA BERSATU  memiliki atribut berupa lambang, lagu bendera dan motto, serta tata cara penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh peraturan organisasi.

BAB VI

Keuangan

Pasal 19

1. Sumber Keuangan gerakan berasal dari :

a. Sumbangan dari anggota

b. Sumbangan yang tidak mengikat dan donatur / simpatisan

c. Usaha-usaha lain yang sah

2. Seluruh pembiayaan kegiatan organisasi berasal dari sumber yang dimaksud pada ayat 1

3. Pada akhir masing-masing jabatan kepengurusan setiap tingkatan organisasi akan dibentuk panitia verifikasi oleh Munas/Muspro/Muscab/Kot/Musancab masing-masing dilaporkan pada Musyawarah berikutnya. Dan sekurang-kurangnya setiap semester dalam tahun berjalan setiap tingkatan kepengurusan membuat laporan situasi keuangan organisasi pada rapat pleno ditingkat organisasi yang bersangkutan.

BAB VII

Ketentuan Penutup

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur secara rinci di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Pasal 21

Peraturan Organisasi ditetapkan disahkan oleh DPP dengan pertimbangan Dewan Pertimbangan / Penasehat serta saran-saran dari daerah-daerah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal          : 01 Juni 2002

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

GERAKAN INDONESIA BERSATU