" GIB harus menjadi yang terbaik dalam memantau kinerja dan menjadi mitra Pemerintah"

TOKOH INDONESIA

Bapak Suko Sudarso

Suko_Sudarso

Suko Sudarso adalah seorang tokoh politik dan pengusaha Indonesia yang lebih dulu dikenal sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Institut Teknologi Bandung (ITB) era 1960-an.

Ia lahir di Semarang dan merupakan anak kedua dari pasangan Raden Sudarso Suryomijoyo (mantan Bupati Purwokerto dan Wedana Semarang hingga akhirnya diangkat menjadi Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah) dan Raden Ayu Tuti Amini. Dari kedua orangtuanya ini Suko mendapat darah kebangsawanan Surakarta. Ayahnya adalah keturunan langsung Surahadimenggala I (Bupati ke-10 Semarang sekaligus menantu dari Sri Paduka Mangkunagara I). Nama keluarga Surahadimenggalan yang merupakan keturunan langsung Ki Ageng Pandan Arang I (Bupati pertama Semarang, putra Sultan Demak Adipati Unus) dikenal harum di Semarang sebagai simbol perlawanan pada penjajah saat Perang Jawa. Sedangkan ibunda Suko adalah keturunan langsung dari Surowignyo, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro yang kemudian menjadi bupati pertama Blitar.

Kakak kandung Suko satu-satunya, Raden rara Sri Kusmaning Purwati, menikah dengan Letda.TNI.drg.Raden Djoko Soedibyo Sajjid (mantan Kepala Direktorat Gigi Kementerian Kesehatan Indonesia yang juga salah satu pejuang sentral pertempuran 10 November dan adik dari Guru Besar Kedokteran gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof.drg.Moerniati Sajjid) yang merupakan putra dari seorang saudagar kaya Surabaya dan pendiri Yayasan Pendidikan Mardi Putera, Raden Mohammad Sajjid.

Barisan Soekarno

Suko yang merupakan alumni Teknik fisika ITB ini adalah salah satu tokoh sentral mahasiswa Indonesia pada masa transisi orde lama ke orde baru. Ketika terjadi pergolakan massa mahasiswa secara besar-besaran untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Soekarno, ia konsisten untuk berdiri di samping Soekarno hingga akhir kekuasaannya.

Manuver politiknya yang sangat berani pada masa gonjang-ganjing 1966/1967 itu antara lain ialah tampil kedepan sebagai Komandan Barisan Soekarno (duduk sebagai Wakil Komandan adalah Siswono Yudo Husodo), sebuah kekuatan tandingan yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), GMNI dan berbagai elemen nasionalis lain untuk menanggapi gerakan anti Soekarno yang merajalela saat itu. Karena perilaku politiknya yang progressive revolusioner itulah ia sempat merasakan dinginnya penjara Polisi Militer dan mendapat hukuman drop-out (DO) sementara dari bangku kuliah bersama 9 sahabatnya.

Bisnis

Setelah pemerintahan orde baru berhasil mengendalikan situasi nasional, berangsur orang-orang seperti Suko kembali dilirik dan berusaha dirangkul oleh pemerintah. Tercatat dalam sejarah, para sahabat Suko (termasuk Siswono) akhirnya mengisi daftar nama menteri kabinet pemerintahan orde baru. Presiden Soeharto pun berulang kali menawari Suko posisi di kabinetnya, namun Suko tak bergeming dan memilih untuk tetap ‘bersuara dari luar’.

Di pertengahan masa orde baru akhirnya tercipta kedekatan antara Suko dan Soeharto, namun bukan dalam hal politik melainkan dalam bidang bisnis. Perusahaan konstruksi Suko sukses mendapatkan berbagai tender strategis dalam pembangunan ibukota Jakarta. Hal ini membuatnya sempat tercatat sebagai salah satu orang dekat keluarga Cendana dan masuk jajaran 10 orang terkaya Indonesia. Salah satu tender yang diberikan Soeharto pada Suko adalah proyek pembangunan jalan tol pertama Indonesia, Jalan Tol Jagorawi.

Sejak akhir 1980-an masyarakat mengenal Suko sebagai pemilik berbagai pusat perbelanjaan modern, Pulau Bidadari (Kepulauan Seribu), Putri Duyung Cottage Ancol, Hotel Pantai Matahari Anyer dan berbagai landmark Indonesia lainnya. Dikisahkan ketika itu keluarga Suko telah memiliki kapal pesiar dan pesawat pribadi sebagai simbol kesuksesan ekonomi mereka.

PDI-Perjuangan

Ketika arus reformasi bergulir, Suko memutuskan untuk kembali mengenakan ‘jaket politik’nya. Kiprahnya sebagai Wakil Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI-Perjuangan (duduk sebagai Ketua Balitbang adalah Kwik Kian Gie) sangat berperan dalam usaha memenangkan partai banteng moncong putih itu pada Pemilu 1999.

Dalam suasana politik yang gonjang-ganjing di tahun 1998, ia mengatur pertemuan Megawati Sukarnoputri dengan Kepala Staf Sosial-Politik TNI, Letjend Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang menegangkan di Salemba, kantor sosial-politik ABRI. “Waktu itu pertemuan berlangsung di ruang gelap, semua lampu dimatikan agar tak ada staf yang tahu,” ujar Suko mengenang masa sulit itu.

Pada Sidang Umum MPR 1999 Suko ikut merancang “kelompok pelangi” untuk mendukung Megawati duduk sebagai RI-1. Suko yakin benar bahwa Fraksi TNI yang dipimpin SBY, lebih mendukung Megawati ketimbang Abdurrahman Wahid. Ia sudah mengatur agar Megawati bisa bertemu Akbar Tandjung (Partai Golongan Karya) dan Matori Abdul Djalil (Partai Kebangkitan Bangsa). “Kalau pertemuan ini mulus, maka bergabunglah tiga pilar: TNI, Golkar, dan PKB,” kata Suko. Tapi Mega menolak apabila ada syarat yang diajukan kepadanya. “Wah, hilang muka saya di depan teman-teman,” jelas Suko. Seperti dicatat sejarah, akhirnya Megawati kalah dalam pemungutan suara dari Abdurrahman Wahid.

Suko sempat ditawari Megawati untuk duduk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid, namun ia justru menolak dan mengajukan nama Kwik Kian Gie untuk menduduki jabatan tersebut. Ketika banyak orang berkomentar sinis bahwa sahabatnya itu adalah keturunan Tionghoa, Suko menanggapi singkat, “Saya kenal dia sejak masa sekolah di Semarang. Dia ‘Cina’, tapi nasionalis Indonesia,”. Selain itu Suko juga berperan dalam penunjukan sahabatnya yang lain, Bondan Gunawan sebagai Menteri Sekretaris Negara RI.

Hubungan Suko dengan Megawati retak setelah Suko merasa tidak dibela oleh PDI-Perjuangan dalam kasus dana Bulog yang melibatkan Suwondo dan lainnya di zaman Presiden Abdurrahman Wahid itu. Ia dituding ikut mendapat kucuran dana Bulog yang akhirnya tak terbukti di persidangan dan Suko dinyatakan tidak bersalah sama sekali pada kasus tersebut. Dan kerenggangan hubungan keduanya (Suko dan Megawati) mencapai puncak ketika ia mengajukan konsep pemisahan kepala pemerintahan dan kepala negara saat Megawati menjadi Presiden RI. Ia sarankan Megawati hanya menjadi kepala negara karena tak memiliki pengalaman di birokrasi. “Ini prinsip politik saya. Mega tak tahu pekerjaan seorang dirjen,” kata Suko.

Partai Demokrat

Setelah tempat di belakang layar Megawati bukan lagi miliknya, Suko akhirnya merapat ke SBY. Sejak itu ia masuk dalam jajaran nama-nama ‘barisan sakit hati’ PDI-Perjuangan bersama Arifin Panigoro, Roy B.B. Janis, Laksamana Sukardi dan beberapa tokoh lainnya. Suko kemudian ikut berperan dalam pendirian Partai Demokrat, ia adalah tuan rumah dari pertemuan awal para tokoh politik dalam pembahasan perlu tidaknya pendirian partai politik baru bagi SBY untuk maju dalam bursa calon presiden. Mereka yang hadir dalam pertemuan itu kemudian tercatat sebagai pendiri Partai Demokrat yang sukses mengantar SBY mengalahkan Megawati dan PDI-Perjuangan pada Pemilu 2004. Ia menuturkan, “Sampai detik terakhir, sebelum Mega memutuskan menggandeng Hasyim Muzadi, SBY masih berharap menjadi wakil presidennya Mega,”. Kiprahnya selama menjadi tim khusus calon presiden SBY ini membuatnya kembali sering terlihat di publik dengan image baru sebagai ‘orang Cikeas’ yang sangat dekat dengan figur seorang SBY.

Setelah Presiden SBY dilantik, Suko diberi tanggungjawab untuk memimpin Gerakan Indonesia Bersatu (GIB). GIB adalah sebuah organisasi massa yang mendukung jalannya roda pemerintahan yang bersih dan menjaga 4 pilar kebangsaan (Pancasia, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika) Nama yang ikut aktif disana adalah Heru Lelono.

Suko juga berperan dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu. Ia turut menyumbang beberapa nama untuk menduduki jabatan menteri.

Kehidupan Saat Ini

Kini Suko mengaku lebih senang menjadi ‘teman seorang presiden’. Disamping kesibukannya sebagai pengusaha yang memiliki banyak perusahaan (termasuk perusahaan di bidang energi), ia kini aktif memimpin Komunitas Nasionalis Religius Indonesia (KNRI). Selain itu Suko bersama Taufiq Kiemas, Siswono dan beberapa sesepuh kaum nasionalis Indonesia lainnya juga masih aktif duduk sebagai anggota Dewan Kehormatan Presidium Alumni (PA) GMNI. Pengagum fanatik Bung Karno ini berpesan agar pemimpin Indonesia berikutnya sebelum mencalonkan diri lebih transparan dan membuat sketsa siapa saja yang akan menjadi pembantu-pembantunya. Ia merasa telah dua kali ikut ‘menjadikan’ Presiden, namun belum memenuhi harapannya yaitu Kesejahteraan Rakyat Indonesia.

“Saya masih yakin Presiden SBY mau mendengar suara civil society, para purnawirawan dan TNI, demi keselamatan serta kemajuan bangsa dan negara ke depan. Saya melihat, Presiden SBY berkeinginan menyatukan energi, pandangan, dan gagasan bangsa ini untuk membangun Indonesia ke depan. Itu harus kita sadari, dan jangan lupa kita menghadapi masalah bersama yang bukan main kompleksnya,” ujarnya.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Suko_Sudarso

 

Presiden RI Pertama Pilihan Rakyat

Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

Ini dia Presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung. Lulusan terbaik Akabri (1973) yang akrab disapa SBY dan dijuluki ‘Jenderal yang Berpikir’, ini berenampilan tenang, berwibawa serta bertutur kata bermakna dan sistematis. Dia menyerap aspirasi dan suara hati nurani rakyat yang menginginkan perubahan yang menjadi kunci kemenangannya dalam Pemilu Presiden putaran II 20 September 2004 dan menang untuk priode kedua tahun 2009.

Berpasangan dengan Budiono sebagai Wakil Presiden, paduan dwitunggal ini menawarkan program memberikan rasa aman, adil dan sejahtera kepada rakyat. Pasangan ini meraih suara mayoritas rakyat Indonesia (hitungan sementara 63 persen).

Popularitas dengan penampilan yang tenang dan berwibawa serta tutur kata yang bermakna dan sistematis telah mengantarkan SBY pada posisi puncak kepemimpinan nasional. Penampilan publiknya mulai menonjol sejak menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI (1998-1999) dan semakin berkibar saat menjabat Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid) dan Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri).

Ketika reformasi mulai bergulir, SBY masih menjabat Kaster ABRI. Pada awal reformasi itu, TNI dihujat habis-habisan. Pada saat itu, sosok SBY semakin menonjol sebagai seorang Jenderal yang Berpikir. Ia memahami pikiran yang berkembang di masyarakat dan tidak membela secara buta institusinya. “Penghujatan terhadap TNI itu menurut saya tak lepas dari format politik Orde Baru dan peran ABRI waktu itu,” katanya.

Banyak orang mulai tertarik pada sosok militer yang satu ini. Pada saat institusi TNI dan oknum-oknum militernya dibenci dan dihujat, sosok SBY malah mencuat bagai butiran permata di atas lumpur. (Hampir sama dengan pengalaman Jenderal Soeharto, ketika enam jenderal TNI diculik dalam peristiwa G-30-S/PKI, ‘the smiling jeneral‘ itu berhasil tampil sebagai ‘penyelamat negeri’ dan  memimpin republik selama 32 tahun. Sayang, kemudian jenderal berbintang lima ini terjebak dalam budaya feodalistik dan kepemimpinan militeristik. Pengalaman Pak Harto ini, tentulah berguna sebagai guru yang terbaik bagi pemimpin nasional negeri ini).

Lulusan Terbaik

Siapakah Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil meraih pilihan suara hati nurani rakyat pada era reformasi dan demokratisasi itu?

Pensiunan jenderal berbintang empat berwajah tampan dan cerdas, ini adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotji dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya R. Soekotji yang pensiun sebagai Letnan Satu (Peltu). Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas, mendorongnya menjadi seorang penganut agama Islam yang taat. Dalam dirinya pun mengalir kental jiwa militer yang relijius.

Selain itu, lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) angkatan 1973, ini juga memiliki garis darah biru, sebagai keturunan bangsawan Jawa yang mengalir dari dua arah dan berujung pada Majapahit dan Sultan Hamengkubuwono II. Kakeknya dari pihak ayah, bernama R. Imam Badjuri, adalah anak dari hasil pernikahan Kasanpuro (Naib Arjosari II – darah biru Majapahit) dan RM Kustilah ( sebagai turunan kelima trah Sultan Hamengkubuwono II bernama asli RA Srenggono). Bahkan dalam silsilah lengkapnya, SBY juga memiliki garis keturunan dari Pakubuwono.
Kendati SBY anak tunggal, dia hidup dengan prihatin dan kerja keras. Pada saat sekolah di Sekolah Rakyat Gajahmada (sekarang SDN Baleharjo I), SBY tinggal bersama pamannya, Sasto Suyitno, ketika itu Lurah Desa Ploso, Pacitan. Prestasinya saat SR sudah menonjol.

Dalam proses pengasuhan yang berdisiplin keras, pada masa kecil dan remajanya, SBY juga mengasah dan menyalurkan bakat sebagai penulis puisi, cerpen, pemain teater dan pemain band.

Pria tegap yang memiliki tinggi badan sekitar 175 cm, kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949, ini senang mengikuti kegiatan kesenian seperti melukis, bermain peran dalam teater dan wayang orang. Beberapa karya puisi dan cerpennya sempat dikirimkan ke majalah anak-anak waktu itu, misalnya ke Majalah Kuncung. Sedangkan aktivitas bermain band masih dilaksanakan hingga tingkat satu Akabri Darat sebagai pemegang bas gitar. Sesekali masih juga menulis puisi.

Di samping kesenian, ia juga menyukai dunia olah raga seperti bola voli, ia senang travelling, baik jalan kaki, bersepeda atau berkendaraan. Sedangkan olah raga bela diri hingga saat ini masih aktif dilakukan.

Tekadnya menjadi prajurit mengental saat kelas V SR (1961) berkunjung ke AMN di kampus Lembah Tidar Magelang.

“Saya tertarik dengan kegagahan sosok-sosok taruna AMN yang berjalan dan berbaris dengan tegap waktu itu. Ketika rombongan wisata singgah ke Yogyakarta, saya sempatkan membeli pedang, karena dalam bayangan saya, tentara itu membawa pedang dan senjata,” kenang SBY.

Mewarisi sikap ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) setelah  lulus SMA akhir tahun 1968. Namun,  lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka dia pun sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November Surabaya (ITS).
Namun kemudian, SBY malah memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Selagi belajar di PGSLP Malang itu, ia pun mempersiapkan diri untuk masuk Akabri.

Tahun 1970, dia pun masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan Prabowo Subianto.  Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol. Terbukti, dia meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.

Saat menempuh pendidikan di Akademi Militer, itu, SBY berkenalan dengan Kristiani Herrawati, putri Sarwo Edhie. Saat itu, Mayjen Sarwo Edhi Wibowo, menjabat Gubernur Akabri. Perkenalan terjadi saat SBY menjabat sebagai Komandan Divisi Korps Taruna.

Perkenalan itu berlanjut dengan berpacaran, bertunangan dan pernikahan. Mereka dikarunia dua orang putra Agus Harimurti Yudhoyono (mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY, lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni ilmu ekonomi).

Pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung (1988-1989) dan Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari Webster University AS.

Karir Militer
Dalam meniti karir, SBY sangat mengidolakan Sarwo Edhi yang tidak lain adalah bapak mertuanya sendiri. Dalam pandangannya, Sarwo Edhi adalah seorang prajurit sejati. Jiwa dan logika kemiliterannya amat kuat. Selain belajar strategi, taktik, dan kepemimpinan militer, mertuanya itu amat sederhana dalam hidup dan teguh dalam memegang prinsip-prinsip yang diyakini.

Perjalanan karier militernya, dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung sekitar 30 prajurit.
Batalyon Linud 330 merupakan salah satu dari tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara 17 Kujang I/Kostrad, yang memiliki nama harum dalam berbagai operasi militer. Ketiga batalyon itu ialah Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri Lintas Udara 328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri Lintas Udara 305/Tengkorak.
SBY, sebagai komandan peleton, giat berlatih bersama anak buahnya sehingga peletonnya sering kali  menjadi andalan bagi Kompi A dalam setiap kegiatan latihan bersama kompi-kompi lainnya di tingkat batalyon. Selain itu, ia juga mendapat tugas tambahan memberi les pengetahuan umum dan bahasa Inggris bagi semua anggota batalyon.
Kefasihan berbahasa Inggris, membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara (airborne) dan pendidikan pasukan komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia, 1975.
Kemudian sekembali ke tanah air, ia memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad) tahun 1976-1977. Dia pun memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.
Sepulang dari Timor Timur, ia menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977). Setelah itu, ia ditempatkan sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978), Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops SUAD (1981-1982).
Ketika bertugas di Mabes TNI-AD, itu SBY kembali mendapat kesempatan sekolah ke Amerika Serikat. Dari tahun 1982 hingga 1983, ia mengikuti Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983 sekaligus praktek kerja-On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983. Kemudian mengikuti Jungle Warfare School, Panama, 1983 dan Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman, 1984, serta Kursus Komando Batalyon, 1985. Pada saat bersamaan dia menjabat Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)

Lalu dia dipercaya menjabat Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989.

Dia pun sempat menjadi Dosen Seskoad (1989-1992), dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat menjabat Panglima ABRI, ia ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi (Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993).

Lalu, dia kembali bertugas di satuan tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol Riyamizard Ryacudu. Kemudian menjabat Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995).

Tak lama kemudian, dia dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB (1995). Ia menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer United Nation Protection Force) yang bertugas mengawasi genjatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina.

Setelah kembali dari Bosnia, ia diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996), hanya sekitar lima bulan. Saat itu Pangdam Jaya dijabat Mayjen TNI Sutiyoso, yang menggantikan Mayjen TNI Wiranto yang diangkat menjadi Panglima Kostrad. Pada saat menjabat sebagai Kasdam Jaya, terjadi peristiwa 27 Juli 1996, yang menyeret namanya menjadi salah seorang saksi dalam pengungkapan kasus tersebut.

Kemudian dia menjabat Pangdam II/Sriwijaya (1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial (Kaster) ABRI (1998-1999). Penampilan publiknya mulai menonjol saat menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI tersebut.

Pada masa menjabat Kaster ABRI ini reformasi mulai bergulir.  TNI dihujat habis-habisan. Pada saat itu, sosok SBY semakin menonjol sebagai seorang Jenderal yang Berpikir. Ia memahami pikiran yang berkembang di masyarakat dan tidak membela secara buta institusinya. Dia pun berperan banyak dalam upaya mereposisi peran TNI (ABRI). Rafermasi TNI dimulai pada masa ini.

Karir Politik

Sementara, langkah karir politiknya dimulai tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Ketika itu ia masih berpangkat letnan jenderal dan akhirnya pensiun dengan pangkat jenderal kehormatan.

Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam untuk menggantikan Jenderal Wiranto yang terpaksa mengundurkan diri sebagai Menkopolsoskam.

Popularitasnya semakin berkibar saat menjabat Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid) dan Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnopotri).

Tugas terberatnya sebagai Menko Polkam adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia bahwa keamanan di Indonesia dapat diwujudkan. Faktor keamanan inilah yang sering dijadikan investor asing untuk membatalkan rencana investasinya di Indonesia. Sedangkan dari dalam negeri, masyarakat sering kali merasa was-was dengan berbagai gangguan seperti teror bom yang kerap terjadi.

Persoalan lainnya adalah, upaya menghentikan pertikaian di daerah konflik, yang secara perlahan memperlihatkan kemajuan. Namun, karena besarnya masalah yang dihadapi, keberhasilan tugasnya itu sering tidak ditanggapi serius. Masih banyak pekerjaan besar menunggu untuk segera diselesaikan.

Menghadapi tugas berat, ternyata menjadi bagian sejarah hidup SBY yang sebelum menjadi menteri sempat diprediksi bakal menjadi orang nomor satu di lingkungan militer. Ketika Presiden KH Abdurrahman Wahid berkuasa, ia sempat diberi tugas untuk melobi keluarga mantan Presiden Soeharto. Maksud langkah persuasif yang dilakukannya itu agar keluarga cendana bersedia memberikan sebagian hartanya kepada rakyat dan bangsa. Khususnya untuk membawa pulang harta keluarga Soeharto yang diperkirakan masih tersimpan di luar negeri. Padahal saat itu masyarakat tengah menunggu dengan seksama hasil peradilan orang kuat Orde Baru tersebut.

Presiden Wahid pada awal tahun 2001 pernah memintanya untuk membentuk Crisis Centre. Dalam lembaga nonstruktural ini Presiden Wahid meminta Yudhoyono menjabat sebagai Ketua Harian dan menempatkan pusat informasi atau kegiatan (operation centre) di kantor Menko Polsoskam. Lembaga baru ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Wahid dalam menjawab berbagai persoalan. Termasuk di antaranya sikap Kepala Negara dalam merespon pemberian dua memorandum oleh DPR.

Kisah ketika dia menjabat Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid) mengukir kisah tersendiri.
Walau berulang kali menerima kepercayaan bukan berarti Yudhoyono ‘lembek’ dalam menghadapi Presiden Wahid. Ketika terdengar kabar Presiden Wahid ngotot akan menerbitkan dekrit pembubaran DPR, maka, bersama Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan jajaran petinggi TNI lainnya, ia meminta Gus Dur mengurungkan niatnya.

Puncaknya, pada 28 Mei 2001, bersama beberapa menteri tidak merekomendasikan rencana Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Dekrit Presiden. Bahkan tidak bersedia melaksanakan Maklumat Presiden yang menugaskannya sebagai Menkopolsoskam untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi krisis, memelihara keamanan, ketertiban dan hukum.

Akibatnya ia diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menkopolsoskam pada 1 Juni 2001, kerena menolak rencana Presiden mengeluarkan Dekrit. Ketika ia ditawari jabatan Menteri Perhubungan atau Menteri Dalam Negeri namun ditolaknya.

Lalu pada Sidang Istimewa MPR-RI, 25 Juli 2001, ia dicalonkan memperebutkan jabatan Wakil Presiden yang lowong setelah Megawati Soekarnoputri dipilih menjadi presiden. Ia bersaing dengan Hamzah Haz dan Akbar Tandjung.

Pada 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Dia pun tampak menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satu pelaksanaan tugasnya adalah mengumumkan pemberlakuan status darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 19 Mei 2003, serta proses penyelesaian konflik Ambon dan Poso.

Hal itu sangat menguntungkan SBY yang sudah berancang-ancang untuk merebut kursi presiden. Kemudian popularitasnya makin memuncak. Pertama kali dia masuk bursa calon presiden, ketika Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menimangnya menjadi salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden. Kemudian, Partai Demokrat yang dibidani dan didirikan bersama beberapa koleganya menyebutnya sebagai calon presiden, bukan calon wakil presiden.

Lalu iklan damainya muncul di berbagai stasiun televisi. Ia pun menjawab pertanyaan wartawan yang menanyakan soal tidak dilibatkannya dia dalam beberapa kegiatan kabinet yang menyangkut masalah politik dan keamanan. Lalu, suami Presiden Megawati, Taufik Kiemas menyebutnya kekanak-kanakan karena dinilai melapor kepada wartawan bukan kepada presiden (1/3/2004). Ia pun beruntung karena pers dan beberapa pengamat membangun opini bahwa ia sedang ditindas oleh Taufik Kiemas, suami Megawati.

Dalam pada itu, dua kali rapat kordinasi bidang Polkam batal dilakukan karena ketidakhadiran para menteri terkait. Tampaknya para menteri terkait tak lagi mempercayai dan menurutinya. Lalu pada 9 Maret 2004, dia pun menyurati Presiden Megawati mempertanyakan kewenangannya sekaligus minta waktu bertemu. Namun, Presiden tidak menjawab surat itu. Mensesneg Bambang Kusowo kepada pers mengatakan tidak seharusnya seorang menteri (pembantu presiden) mesti membuat surat meminta bertemu dengan presiden. Dia pun diundang mengahadiri rapat menteri terbatas. Tapi ia tidak datang.

Ia merasa suratnya tak ditanggapi. Lalu pada 11 Maret 2004, ia memilih mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam karena merasa kewenangannya sebagai Menko Polkam telah diambil-alih oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada situasi itu, M. Jusuf Kalla, yang menjabat Menko Kesra, menemuinya. Lalu, malam harinya, di sebuah hotel, ia bertemu Abdurrahman Wahid yang diisukan sudah sejak beberapa waktu menimangnya menjadi calon presiden dari PKB.
Jenderal yang simpatik, tampan, mudah senyum dan memikat banyak perempuan ini, ketika mengumumkan permintaan pengunduran dirinya, mengatakan “Sesuai dengan hak politik saya, jika nanti pada saatnya ada partai politik, katakanlah Partai Demokrat dan dengan gabungan partai lain yang mengusulkan saya sebagai calon presiden, insya Allah saya bersedia.”

Keputusan pengunduran dirinya dinilai berbagai pihak suatu keputusan yang elegan. Dalam perjalanan kariernya, Yudhoyono, memang selalu ingin tampak elegan baik dalam bertutur maupun bersikap. Sikap itu terlihat dalam beberapa peristiwa penting yang melibatkan langsung menantu Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo itu.

Langkah pengunduran diri ini dinilai berbagai pihak membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. 

Proses pengunduran dirinya yang terkesan akibat tersisihkan dalam Kabinet Megawati telah mengangkat populeritasnya. Popularitasnya semakin menonjol. Ia seorang yang beruntung memiliki popularitas politik menggungguli para tokoh poltik lainnya yang justru sebelumnya meminangnya sebagai Calon Wakil Presiden. Popularitasnya telah mendongkrak perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu legislatif 2004 yang menduduki peringkat lima dan mengantarkannya menjadi calon presiden.

Tak lama setelah Pemilu Legislatif April 2004, SBY pun secara resmi meminta kesediaan M. Jusuf Kalla mendampinginya sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Pasangan ideal ini dicalonkan Partai Demokrat, PKPI dan PBB.

Pada Pemilu Presiden putaran pertama 5 Juli 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla ini memperoleh 39.838.184 suara (33,574 persen) diikuti pasangan Megawati-Hasyim Muzadi 31.569.104 suara (26,60 persen). Kedua pasangan itu maju ke Pemilu Presiden tahap kedua 20 September 2004.

Sementara perolehan suara tiga pasangan Capres-Cawapres lainnya yakni di urutan tiga Wiranto-Salahuddin Wahid meraih 26,286,788 suara (22,154%), urutan empat Amien Rais-Siswono Yudo Husodo 17,392,931suara (14,658%), dan urutan lima Hamzah Haz-Agum Gumelar 3,569,861suara (3,009%).

Dalam aturan main Pemilu Presiden ditetapkan jika dalam putaran pertama tidak ada pasangan Capres-Cawapres yang meraih 50% + 1n suara dengan sedikitnya 20 persen di setiap provinsi dan tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka peraih suara terbanyak 1 dan 2 ditetapkan untuk maju ke putaran kedua Pemilu Presiden.

Hasil rekapitulasi penghitungan suara dari 32 provinsi ditambah hasil pemilu di luar negeri, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 121.293.844 orang, atau 78,22 persen dari pemilih terdaftar 155.048.803, lebih rendah dari pemilu legislatif yang 84,07 persen.

Pasangan Yudhoyono-Jusuf meraih kemenangan di 17 provinsi, termasuk di luar negeri. Pasangan Megawati-Hasyim mengungguli pasangan calon lainnya di enam provinsi. Pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid meraih kemenangan di tujuh provinsi. Pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo meraih kemenangan di dua provinsi. Pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar tidak memenang di satu pun provinsi.

Kemudian pada Pemilu Presiden putara kedua 20 September 2004, SBY-JK meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di attas 60 persen, mengungguli pasangan Mega-Hasyim yang meraih kurang dari 40 persen suara.

Tinggal di Istana

Menjawab pertanyaan wartawan (24/9/2004), akan tinggal di mana setelah dilantik menjadi presiden, SBY menjawab: “Istana. Saya memilih akan tinggal di sana setelah dilantik.” Pilihannya beserta keluarga untuk tinggal di Istana Negara didasarkan pada alasan akan lebih efisien dan efektif bagi pelaksanaan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Menurutnya, di istana akan memudahkan pengaturan kegiatan. Tidak akan terlalu menghambat lalu lintas, pengamanan akan lebih mudah, tamu-tamu akan mudah pengaturan dan pendataannya, dan demi penghematan juga. “Kalau saya tinggal di luar istana, pasti diperlukan pembangunan sejumlah fasilitas yang sebetulnya tidak diperlukan jika saya tinggal di istana,” katanya. ►crs

 


DR. Dipo Alam

Mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ini, kini ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Berkembang (Developing Countries) 8 atau D-8, yang bermarkas di Istanbul, Turki.

Dipo Alam sempat terkejut karena tiba-tiba dirinya dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Sekjen D-8 pada tahun 2006, dimana pemerintah Indonesia mendapat giliran memimpin D-8. ”Kepercayaan dari Presiden ini sungguh penghargaan yang tinggi, dan saya mengucapkan terima kasih. Dengan umur saya yang telah mencapai 59 tahun, saya ingin berbuat tambahan mutu amalan dan bagi saya pekerjaan sesuatu apapun adalah ibadah,” kata Dipo, yang lahir di Jakarta 17 Nopember 1949, disela-sela padatnya acara pertemuan D-8 di Kuala Lumpur.

Walaupun penugasan internasional merupakan tugas yang pertama dilakoninya, namun dirinya tidak perlu merasa kikuk karena merasa pengalamannya selama selama 25 tahun mengabdi baik di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai Deputi Menko Perekonomian, yang bersinggungan dengan NGO Internasional seperti World Bank, Development Bank, negara Eropah dan lain-lain, bisa menjadi motivasi dan pendukung bagi dirinya untuk bekerja sebaik mungkin tentunya juga untuk nama baik Indonesia.

Berakhirnya Kepemimpinan Indonesia memimpin D-8 Bulan Juli 2008 di Kuala Lumpur dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ke PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, bukan berarti berakhir pula masa tugas Dipo Alam sebagai Sekjen D-8. Malah secara aklamasi anggota D-8 menunjuk kembali Dipo Alam sebagai Sekjen untuk periode empat tahun mendatanang. Dipo dipilih lagi, karena selama ini ia dianggap berhasil membangun dan memperkuat kelembagaan D-8, dan kegiatan D-8 berjalan sesuai dengan amanah pertemuan di Bali baik ditingkat menteri maupun ditingkat komisioner. ”Adanya pengakuan dari anggota D-8 ini, mulai 1 Januari 2009 saya dipilih secara aklamasi tanpa ada calon lain. Jadi ini juga bukti kepemimpinan Presiden SBY memimpin D-8 terasa manfaatnya, ” ujar Dipo

Dipo Alam mempunyai dua orang anak , yakni Dian Adiwaskitarini dan Indrika Amalia dari seorang istri bernama Ninik Setyawati. Mantan Ketua Mikro Ekonomi yang dicanangkan presiden SBY ini mengaku senang melukis. Pendidikannya antara lain lulus Sarjana Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Indonesia (1978), Master of Engineering Management, The George Washington University, USA (1983), Professional Degree, Industrial and Engineering Management The George Washington University, USA (1984), Doctor of Science, The George Washington University, USA (1989).