" GIB harus menjadi yang terbaik dalam memantau kinerja dan menjadi mitra Pemerintah"

KUMPULAN ULASAN

Selasa, 12/04/2011 15:25 WIB


SBY Sebut 61 Surat Pemeriksaan Pejabat Belum Ditekennya Tak Akurat

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setiap hari meneken sekitar 20 dokumen-dokumen negara, termasuk  perizinan memeriksa pejabat negara. Ia memastikan tidak ada satu surat penting yang bermalam di mejanya.

“Saya memantau hari-hari terakhir ini diramaikan tentang katanya ada 61 surat izin pemeriksaan pejabat negara di meja Presiden. Meja saya bersih,” kata SBY
sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/4/2011).

SBY mengaku menandatangani 15-20 dokumen-dokumen negara setiap harinya antara lain UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, Inpres, Keppres, surat diplomatik, surat kuasa menghadapi pengadilan MK dan lain-lain.

“Lalu ada kenaikan pangkat TNI, tanda kehormatan, pendek kata seperti itu keseharian saya, termasuk perizinan bagi pejabat negara yang dimintakan kepolisian dan kejaksaan untuk dimintakan penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya.

Menurut dia, statement Kapuspenkum Kejagung Noor Rachmad yang menyebut bahwa izin pemeriksaan 61 kepala daerah terkait suatu perkara yang ditangani Kejaksaan belum kunjung turun dari presiden SBY sejak tahun 2005 silam, tidak akurat.

“Saudara-saudara duduk persoalannya supaya dimengerti karena statement ini keluar dari kalangan pemerintah sendiri yang menurut saya tidak akurat dan menimbulkan tanggapan macam-macam yang dianggap tebang pilihlah dan sebagainya,” kata SBY.

“Dan biasanya kalau masuk ke meja saya, sebelum jatuh tempo itu sudah keluar. Saya katakan tidak ada yang bermalam, one day service, masuk keluar. Memang ada satu, dua yang saya kasih disposisi. Saya baca, apa sebetulnya pelanggaran hukumnya, bisa saya kembalikan tetapi setelah itu, dua tiga hari masuk saya selesaikan,” papar dia.

SBY minta jajaran pemerintah supaya cermat memberikan penjelasan ke publik sekaligus secara cermat, cepat dan tepat dalam memproses segala sesuatunya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya mengatakan bahwa izin pemeriksaan 61 kepala daerah terkait suatu perkara yang ditangani Kejaksaan belum kunjung turun dari presiden SBY sejak tahun 2005 silam. Kejagung tidak mengetahui mengapa izin tersebut belum juga turun.

“Jadi 61 orang belum turun izin dari Presiden sejak 2005 sampai sekarang 2011. Itu untuk pemeriksaan sebagai saksi dan tersangka, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Noor Rachmad, kepada wartawan di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2011).

Noor sendiri mengaku tak tahu alasan izin belum turun dari presiden. “Ini yang belum tahu alasannya. Yang jelas saya yakin kalau presiden, itu di meja, itu tinggal tanda tangan. Kalau presiden itu kalau sudah tiga hari pasti tanda tangan,” tuturnya.

Noor menduga, tersendatnya izin tersebut terkait dengan persyaratannya. Salah satunya terkait masalah administrasi di Sekretaris Kabinet.

“Artinya bahwa masih ada kompromi tentang persyaratannya. Tentu Sekretaris Kabinet dan Kejaksaan dengan penyidiknya itu karena ada persyaratan MOU-nya. Sekretaris Kabinet itu harus jelas,” ucap Noor.

http://www.detiknews.com/read/2011/04/12/152525/1614559/10/sby-sebut-61-surat-pemeriksaan-pejabat-belum-ditekennya-tak-akurat

Opini GIB :

Rakyat baru mengerti ternyata keterlambatan izin suatu proses hukum untuk Kepala Daerah itu terkait dengan persyaratan dan administrasi di Sekretaris Kabinet.

Bila sudah ditemukan akar permasalahannya seharusnya cepat diperbaiki systemnya atau diganti oknum yang menjalankan systemnya, agar masyarakat mengetahui bahwa pemimpinnya di dukung oleh bawahan yang benar-benar loyal kepada atasan.

Senin 11 Apr 2011 21:26:50 WIB

Camat Medan Diminta Tarik JPKMS Dari Tangan yang Tidak Berhak

MEDAN | DNA – Para camat di kota Medan diminta untuk menerik kepesertaan  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS) dari tangan yang tidak berhak, sebab kartu ini hanya diperuntukan kepada masyarakat  tidak mampu alias miskin atau dengan kata  lain KW-1.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Muhammad Yusuf SPdI, disela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi B dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Medan di gedung dewan Senin (11/4). Sebab menurutnya banyhak masyarakat yang tidak berhak, namun tercatat dan memegang kartu JPKMS.

“Harus ada tindakan tegas dari pihak terkait terhadap oknum yang tidak berhak, namun tetap memegang kartu JPKMS, camat  harus menarik kartu tersebut dari tangan orang-orang yang tidak berhak, sebab kartu dimaksud hanya diperuntukkan bagi orang miskin,”  ujar Yusuf.

Pernyataan ini juga dipertegas Ketua Komisi B DPRD Medan Drs Roma Simare-mare, bahkan pernyatan Yusuf tersebut dijadikannya sebagai salah satu kesimpulan rapat tersebut, selain itu Roma juga minta kepada camat untuk mengeluarkan rekomendasi bagi masyarakat mikskin diluar kepesartan JPKMA yang membutuhkan pelayanan kesahatan.

Rapat  yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Medan Roma P Simare-mare, didampingi Wakil Ketua Remond Simatupang, Sekretaris Khairul Salim dan sejumlah anggota antara lain, Muhammad Yusuf, Syamsul Bahri, Srijati Pohan, Halimahtusakdiyah, itu  untuk membahas realisasi kepesertaan JPKMS di Medan.

Sementara itu Syamsul Bahri mengatakan, di Kabupaten Bali tidak mengenal mana masyarakat mampu dan yang tidak mampu,  asal  mau dirawat di kelas III semua masyarakat disana  mendapat pelayanan kesehatan secara  gratis, dengan
kata lain, di Kabupaten Bali  tidak mengenal yang Jamkemas.

Menyikapi pernyataan dewan tersebut Kadis Kesehatan Kota Medan dr Edwin mengatakan, pihaknya sudah melaksanakan penetapan kepesertaan JPKMS sejak 1 April 2011 mendatang, dan sudah diedarkan ke seluruh rumah sakit proveder, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan perangkat kecamatan, sedangkan pihaknya hanyan sebagai pengendali.

Dikatakannya semua masyarakat miskin berhak menerima pelayanan kesehatan gratis meskipun tidak terdaftar sebagai peserta JPKMS, yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan mendapat rekomendasi dari camat setempat.

“Jadi walaupun tidak terdaftar dalam kepesertaan JPKMS,  namun yang bersangkutan benar-benar tercatat sebagai penduduk miskin (KW-1) yang ditandai dengan KTP/KK serta mendapat rekomendasi dari camat setempat, maka dia
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” ujar Edwin seraya mengatakan sesuai daya yang ada kepesertaan JPKMS sebanyak 354.855 jiwa atau sebanyak 7006 Kelapa Keluarga (KK).

http://www.dnaberita.com/HL-detail.php?id=5853

Opini GIB :

Dengan pelayanan kesehatan yang baik akan menciptakan kesan bahwa Pemerintah telah memperhatikan Masyarakat, dengan harapan program yang telah berjalan dapat memberikan pelayanan yang benar-benar Pro Rakyat.

Tidak hanya kesehatan yang diperhatikan, dan kalau bisa diikuti dengan program peningkatan taraf hidup masyarakat seperti pendidikan gratis sampai tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tepat sasaran.

Kamis 07 Apr 2011 09:11:58 WIB

Deliserdang Tolak Keberadaan Warga 9 Desa

DELISERDANG I DNA – Pemerintah Kabupaten Deliserdang dengan tegas menyatakan menolak keberadaan warga 9 Desa. Demikian disampaikan Wakil Bupati Deliserdang H. Zainuddin Mars, saat dikonfirmasi soal harapan warga 9 desa yang masih ingin bergabung dengan Deliserdang. Menurutnya, undang-undang no 36/2003 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Deli Serdang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai sudah cukup menjawab permasalahan warga di sembilan desa itu,”Toh, keberadaan mereka tidak ada untungnya buat Deliserdang,” ucap Zainuddin Mars.

Sebelum terjadi pemekaran sembilan desa terdiri desa Batu Masagi, Kulasar, Pagar Manik, Silinda, Tarean, Sungai Buaya, Damak Gelugur, Tapak Meraih merupakan bangian dari Kecamatan Bangun Purba. Selanjutnya terintregrasi ke kabupaten
Sergai.

Namun, warga  berulang kali menolak bergabung dengan Sergai dengan alasan jarak wilayah pengurusan administrasi terlampau jauh, harus menempuh 50 Km ke Ibu Kota Kabupaten, Sei Rampah. Dibandingkan dengan ke Lubuk Pakam di Deliserdang yang hanya berjarak 29 Km.

Kemudian, Zainuddin menyarakan terhadap 40 guru yang berstatus PNS yang bertugas mengajar di sekolah dasar di sembilan desa agar memilih. Apakah  tetap bertugas ke Deli Serdang atau pindah menjadi PNS ke Sergai.

Ketika dikejar kenapa masih ada pelayanan pendidikan yang dilakukan Pemkab Deli Serdang di sembilan desa.  Lantas
Zainuddin beralasan soal pelayanan  pendidikan tidak ada masalah.

“Sama halnya dengan keberadaan guru asal Medan yang mengajar di Percut Sei Tuan. Tidak ada masalah,” katanya.

http://www.dnaberita.com/HL-detail.php?id=5768

Opini GIB :

Kasihan masyarakat 9 desa, kejelasan status saja dipermasalahkan..secara logika letak ke 9 desa tersebut sangat jauh dengan Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai, dan sangat dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Deli Serdang, bahkan untuk pengurusan surat menyurat dan administrasi harus menempuh jarak yang jauh. Bukan mencari untung rugi untuk kedua Kabupaten permasalahannya, melainkan kebijakan jangan sampai menyengsarakan Rakyat yang terkorbankan oleh Ego masing-masing Kepala Daerah.

Solusi : Kepala Pemerintah Provinsi Sumut jangan menutup mata untuk masalah ini, pertemukan kedua Pupati, jalin kerjasama untuk mencari solusi yang melibatkan  Lembaga Legislatif dalam hal ini DPRD Tk II, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di wilayah Kedua Babupaten tersebut.

Selasa, 29 Maret 2011 | 05:59:33

Wisjnu Amat Sastro Tak Takut Mendapat Perlawanan Mafia Sumut

MEDAN (EKSPOSnews): Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Wisjnu Amat Sastro mengaku tidak takut terhadap perlawanan mafia judi, pembalakan liar, dan narkoba atas ketegasannya dalam memberantas kegiatan ilegal tersebut di daerah itu.

“Saya pertaruhkan jabatan saya, saya tidak pernah takut. Sudah jenderal untuk apa takut,” katanya di Medan, Senin, 28 Maret 2011.

Kapolda mengatakan, komitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal di Sumut, khususnya judi, pembalakan liar (illegal logging), serta narkotika psikotropika dan bahan adiktif (narkoba) merupakan tanggung jawab sebagai penegak hukum.

Selain itu, Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro juga merasa berkewajiban menjalankan amanat itu sebagai putera daerah yang ingin membenahi kampung halamannya.

Menurut Kapolda, kuatnya komitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal karena berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak.

Ia mencontohkan praktik pembalakan liar yang berakibat pada kerusakan ekosistem sehingga suatu daerah rentan terhadap bencana alam.

Suatu daerah yang banyak mengalami praktik pembalakan liar, diperkirakan mudah mengalami bencana alam seperti banjir karena hutannya gundul dan tidak mampu lagi menahan air.

“Dulunya hutan bagus tetapi karena adanya pembalakan lir akhirnya gundul. Kalau banjir, jangan salahkan alam,” katanya.

Kemudian, kata Kapolda, praktik perjudian juga harus diberantas karena semakin menyusahkan masyarakat dan dapat merusak pranata sosial.

“Tidak ada orang main judi jadi kaya, yang kaya hanya bandar,” kata alumni Akademi Kepolisian Tahun 1978 itu.

Kapolda menjelaskan, seorang suami yang rajin bermain judi diperkirakan akan mengurangi uang belanja di rumah tangga sehingga isterinya susah mengatur menu makanan yang dapat memenuhi gizi anak.

“Gizi anak kurang, akhirnya bodoh,” kata mantan Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen itu.

Namun, kata Kapolda, pihaknya menyadari jika upaya pemberantasan judi dan narkoba itu memerlukan keseriusan yang lebih disebabkan kalangan bandarnya juga cerdik dan pintar.

Salah satunya upaya yang akan dilakukan kalangan mafia tersebut adalah dengan menyuap anggota Polri dengan tawaran materi yang menggiurkan. “Ini yang kita libas,” katanya.(an)

http://eksposnews.com/view/6/21924/Wisjnu-Amat-Sastro-Tak-Takut-Mendapat-Perlawanan-Mafia-Sumut.html

Opini GIB :

Gerakan Indonesia Bersatu (GIB) sangat mendukung dengan harapan Bapak Kapoldasu mempunyai komitmen untuk memberantas semua kegiatan ilegal yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup orang banyak khususnya judi, pembalakan liar (illegal logging), serta narkotika psikotropika dan bahan adiktif (narkoba).

Maju terus, Gerakan Indonesia Bersatu siap membantu.

Jumat 25 Mar 2011 17:04:52 WIB

Warga Banyak Tak Tahu e-KTP

MEDAN I DNA – Menjelang penerapan e-KTP di kota Medan yang akan dilakukan pada Juni mendatang masih banyak warga kota Medan yang belum tahu tentang apa itu e-KTP. Sugeng, warga Kecamatan Medan Helvetia menuturkan kalau hingga saat ini tidak mengetahui tentang e-KTP.

“Jangankan sosialisasi e-KTP, KTP dan KK saja di kota Medan ini payah sekali, ” ujarnya kepada wartawa, Jum’at (25/03/2011).

Hal itu bertentangan dengan pernyataan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Darussalam Pohan yang menyebutkan kalau jelang launcing e-KTP pihaknya telah melakukan pemutakhiran data, pengentryan data kependudukan serta mendistribusikan NIK untuk disosialisasikan ke masyarakat.

Menyikapi itu juga Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Ilhamsyah mengatakan kekecewaannya, dan menyebutkan kalau itu bukti masih kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disdukcapil.

http://www.dnaberita.com/HL-detail.php?id=5508

Opini GIB :

Untuk mengetahui status jati diri sebagai Warga Negara saja masih dipersulit dan kurang disosialisasikan..bagaimana kita bisa menjalankan program yang benar-benar Pro Rakyat dan dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat berupa kesehatan gratis, rumah huni murah dan dll.