" GIB harus menjadi yang terbaik dalam memantau kinerja dan menjadi mitra Pemerintah"

PELESTARIAN ALAM & LINGK HIDUP

Penebangan hutan merusak habitat alami berbagai primata dan membuat mereka merambah keluar hutan seperti Orangutan di Sungai Pinyuh , Kalimantan Barat

Pemerintah Harus Pertegas Aturan dan Larangan bagi Perusahaan Pengelola Hutan

Para pencinta lingkungan mendesak lebih banyak larangan dan pengawasan atas perusahaan penebangan pertambangan dan minyak sawit jika Indonesia ingin mencapai tujuannya mengurangi emisi CO-2 sebanyak 26 persen selambat-lambatnya pada tahun 2020.

Kelompok-kelompok lingkungan mengatakan larangan selama dua tahun untuk mengembangkan 45 juta hektar lahan peruntukan hutan baru tidak mencegah perusahaan-perusahaan penebangan untuk menebang pohon bagi produk-produk kayu gelondongan dan kertas dan tidak menghentikan para pengembang membakar dan mengubah lahan hutan besar menjadi perkebunan kelapa sawit.

Hal ini juga tidak mengubah strategi Greenpeace untuk menghadapi perusahaan-perusahaan seperti Asia Pulp & Paper – salah satu produser produk kayu terbesar di dunia atas apa yang dikatakan melakukan praktek-praktek ilegal merusak lingkungan.

Greenpeace pada masa lalu telah berhasil meyakinkan perusahaan-perusahaan asing seperti Burger King Nestle untuk menghentikan bisnis dengan Asia Pulp & Paper. Pengkampanye Greenpeace Indonesia Bustar Maitar kini menghimbau perusahaan mainan Mattel & Hasbro untuk berbuat sama. Maitar mengatakan, “Mereka menggunakan kemasan kemasan kertas yang diproduksi oleh Asia Pulp & Paper.  Kita tahu Asia Pulp & Paper menghancurkan hutan di Sumatera. Jadi kita menghimbau Mattel untuk meminta perusahaan pendukung ini berhenti menggunakan sumber daya hutan untuk produk mereka.”

Asia Pulp & Paper menolak permohonan wawancara VOA. Tetapi perusahaan itu mengeluarkan sebuah pernyataan menolak tuduhan Greenpeace dengan mengatakan pihaknya mengikuti pedoman legal menggunakan 95 persen kertas daur ulang dalam kemasan dan berupaya mewujudkan 100% perkebunan berkelanjutan selambat-lambatnya pada tahun 2015.

Lou Verchot – seorang ilmuwan perubahan iklim dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional mengatakan menghadapi bisnis yang mungkin mengeksploitasi lingkungan tidak akan menghentikan pengembangan lahan hutan. Ia mengatakan moratorium itu sendiri hanya memiliki sedikit dampak saja. Beberapa perusahaan telah meraih hak konsesi lebih besar sebelum larangan tersebut diberlakukan dan pihak lain dapat beroperasi karena sedikit sekali pengawasan dan pelaksanaan di daerah pedalaman. Ia mengatakan, “Hutan cenderung ada di daerah pedalaman Indonesia. Aksesnya tidak mudah. Pemerintah Indonesia tidak bisa masuk hingga kesana. Masalahnya adalah pelaksanaan hukum. Pelaksanaan tata wilayah juga menjadi masalah.”

Moratorium tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Indonesia dan Norwegia sebesar 1 milyar dollar untuk mengurangi emisi karbon dioksida yang terutama berasal dari pembakaran hutan dan lahan gambut untuk pertanian dan pengembangan lainnya Indonesia merupakan emiter terbesar gas rumah kaca yang menurut banyak ilmuwan menyumbang terjadinya pemanasan global.

Verchot mengatakan kesepakatan senilai 1 milyar dollar dari Norwegia tidak ada artinya dibandingkan 20 milyar yang diperoleh Indonesia setiap tahun dari perdagangan produk-produk hutan dengan Amerika saja.

Meskipun moratorium tersebut memiliki sejumlah keterbatasan Verchot mengatakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggagas larangan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembangkan praktek bisnis ramah lingkungan secara berkelanjutan.

“Jika anda menanyakan pada saya apakah saya mendukung tentu saja saya mendukung  Saya kira merupakan suatu keberanian dari seorang presiden untuk mendeklarasikan hal ini  Saya kira ia mempercepat pembahasan yang harus dilakukan dalam masyarakat Indonesia. Jadi hal ini positif. Pada saat bersamaan persoalan ini belum lagi usai.  Permainan belum lagi dimenangkan. Masih banyak hal yang harus dilakukan, ” demikian, ujar Verchot.

Verchot menambahkan memberikan insentif kepada para pengembang untuk meningkatkan produktivitas atas perkebunan yang sudah ada dan menanami kembali pepohonan harus sejalan dengan peningkatan konservasi dan praktek-praktek pelaksanaannya.

FORUM PENYELAMAT LINGKUNGAN HIDUP – BUKIT BARISAN

TERBENTUK DI KABUPATEN PADANG LAWAS

 

 

Pada Tanggal 2 Januari 2010,  masyarakat Padang Lawas membentuk suatu LSM yang bergerak pada Lingkungan Hidup, LSM yg dibentuk namanya Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Bukit Barisan ( FPLH-BB).  Forum ini mengadakan rapat dengan tujuan mengangkat Susunan Kepengurusan,  dengan suara bulat  rapat memutuskan sebagai Ketua: Sutan Sudoguron Hasibuan, Wakil Ketua : Marwan Abadi Harahap, Sekretaris : Mahyudin, Bendahara : Anwar Daulay dengan  masa Bakti periode 2010 – 2014. Ketika koresponden GIB mengkonfirmasi dengan ketua terpilih, dia mengatakan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup Bukit Barisan (FPLH-BB) dibentuk atas panggilan nurani, dan moral serta keperdulian terhadap keadaan dan keberadaan perkembangan lingkungan hidup khususnya di wilayah Bukit Barisan Kabupaten Padang Lawas. Hal ini juga mendukungan program pemerintah dalam hal Pelestarian Lingkungan Hidup yang mana hutan merupakan paru-paru kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara, dan juga program Dunia Internasional dalam menyikapi Era Pemanasan Global.

Untuk menyikapi hal tersebut, kami dari berbagai elemen masyarakat Kab. Padang Lawas  terpanggil secara moril untuk berperan serta untuk menjaga dan monitoring, serta memantau terhadap kerusakan lingkungan hidup diwilayah Bukit Barisan. Apabila ada orang yang merusak lingkungan hidup dan  tidak bertanggung jawab serta  melanggar ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku kami siap membantu Pemerintah sebagai mitra untuk pengawas hutan, dan  kami siap mengadukan melalui proses hukum siapa saja yang terlibat dalam perusakan Lingkungan Hidup.  Kami mendirikan Forum ini ber azaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  dengan Akte Notaris 20 Januari 2010.

Dan Forum ini bertujuan dapat berperan ikut serta dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, serta berperan dalam mengisi kemerdekaan,  melanjutkan pembangunan di berbagai bidang termasuk  mengimplementasikan agama yang mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah sebagaian dari iman.

Sutan Sudoguron Hasibuan bilang,  Forum ini berusaha semaksimal mungkin agar menjadi agent of  socialty ( agen perubahan sosial dan agen pengawasan sosial ) yang berhubungan dengan lingkungan hidup di wilayah Hukum Kabupaten Padang Lawas, dan menjadikan Forum ini perkumpulan secara resmi bagi masyarakat berbagai kalangan yang merasa terpanggil secara moril terhadap keadaan atas perkembangan Kabupaten Padang Lawas khususnya dalam kelangsungan lingkungan hidup. Sumber dana forum ini dalam pencapaian tujuan sebagaimana yang dimaksud diatas, dari bantuan partisipasi badan pengurus, bantuan dari pihak ketiga secara pribadi maupun atas nama lembaga yang sifatnya tidak mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dan sangat diharapkan bantuan dari Pemerintah, swasta, BUMN, BUMD yang sifatnya tidak mengikat. Dan bantuan dari Negara lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dan akhirnya forum ini berusaha agar berguna dalam penghidupan masa sekarang dan masa yang akan datang.

PENGGUNDULAN HUTAN REGISTRASI 8

DI BUKIT BARISAN PADANG LAWAS MERESAHKAN MASYARAKAT

PALAS, GERAKAN INDONESIA BERSATU

Penggundulan hutan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas Khususnya di Kecamatan Sosa dan Kecamatan Batang Lubu Sutam sangat meresahkan masyarakat karena menghawatirkan mengundang malapetaka yang dasyat, karena merusak Lingkungan Hidup. Penggundulan hutan tersebut berkedok perkebunan kelapa sawit walaupun letaknya di bukit terjal penuh bebatuan. Jika hal ini dibiarkan berlanjut maka amat besar dampaknya bagi keselamatan dan kelangsungan hidup manusia, flora dan fauna yang ada didalamnya dan sekitarnya.

Dari sumber yang didapat oleh GIB dari FPLH-BB  ( Forum Penyelamat Lingkunagan Hidup Bukit Barisan) Kabupaten Padang Lawas, masyarakat sangat keberatan karena khawatir akan terjadi banjir banding, tanah longsor, lahan kekeringan yang mengakibatkan gagal panen,pendangkalan sungai seperti yang sudah terjadi sekarang ini juga seperti yang terjadi di Kabupaten Madina di beberapa waktu lalu. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena kondisi Hutan dan Bukit Barisan register 8 yang telah digunduli dibawahnya banyak aliran sungai yang berpotensi tanah longsor, banjir bandang. Jika hal itu benar terjadi dampaknya bukan hanya dirasakan di kabupaten Padang Lawas saja tapi juga di Propinsi Riau, Karena dari bukit Barisan tersebutlah sumber mata air yang mengalir di tiga sungai besar antara lain sungai Batang Lubu, Sungai Sutam dan sungai Sosa yang melintasi dua Provinsi yaitu Sumtera Utara da Riau (Kab. Rokan Hulu).

Diperkirakan Jutaan jiwa yang akan menanggung akibat kerusakan hutan dan lingkungan yang di akibatkan orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dalam kerusakan hutan tersebut. Sumber yang didapat GIB dari masyarakat,  masyarakat sangat merasa resah melihat truk-truk yang mengangkut hasil  dari penggundulan hutan yang sama sekali bertentangan dengan nurani mereka. Untuk itu masyarakat sangat mengharapkan perhatian dari pihak Pemda khususnya Dinas Kehutanan untuk meninjau kembali izin dan sekaligus mencabut Izin Pemanfaatan Kayu ( IPK) dan Kayu Rakyat ( KR) di Bukit Barisan atau hutan register 8 yang berada di Kab. Padang Lawas terutama kec.Sosa, Batang Lubu Sutam demi kelestarian hutan lingkungan hidup dan makhluk yang ada didalamnya sebagai mana kita tahu bahwa Bukit Barisan adalah Simbol Kab. Padang Lawas, Hutan adalah Paru-paru dunia. Jika Hutan rusak bukan hanya Kab. Palas  dan Prop. Riau yang menanggung akibatnya, bahkan seluruh Dunia merasakan dan menanggung akibatnya.

Sumber diterima dari GIB dari tokoh masyarakat S. Lubis yaitu hal mengenai keberatan masyarakat tentang penebangan, Pengelolahan kayu di bukit Bukit Barisan tersebut telah disampaikan keberatannya kepada pihak Pemda, Kehutanan, DPRD Kab. Palas sekali melayangkan surat keberatan Kepada Gubernur Sumut dan Menteri Kehutanan melalui Pos, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan atau respon sama sekali, pada hal kerusakan hutan dan kerusakan lingkungan menyangkut keselamatan orang banyak  dan makhluk yang ada di dalamnya.

Jika pemerintah ingin menyelamatkan orang banyak khususnya di Kab. Padang Lawas dan Rohul,  Tambusai Provinsi Riau masyarakat sangat mengharapkan kepada Pihak Pemerintah Pusat, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, Bupati dan DPRD secepatnya menindak pelaku perusakan Lingkungan Hidup dan menanggapi keluhan nasib rakyat yang dampaknya bisa saja menimpa mereka di kemudian hari yang di sebabkan kerusakan hutan dan lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kenapa harus berhitung-hitung dulu untuk memperjuangkan nasib rakyat ? Tindakan nyata dari Pemerintah sangat diharapkan masyarakat secepatnya.

Hancurnya Hutan yang dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Padang Lawas

 

Atas permintaan masyarakat Kecamatan Sosa, Kec Batang Lubu Sutam dan Kec Hutaraja Tinggi di Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara menyatakan keberatan dan resah atas maraknya perambahan hutan Negara/alih fungsi hutan di Torparnasian Rahar Siporda Aek Nau Masak – Batu Parasi atau yang lazim disebut Bukit Barisan wilayah Luat Mondang Kec Sosa dan Kec Batang Lubu sutam.

Dari hutan register 7 (tujuh) 8 (delapan) Bukit Barisan tersebut banyak mengandung kekayaan alam yang wajib dilindungi yang tidak terhingga nilainya baik flora dan fauna, sumber kehidupan dan penghidupan sangat fatal meliputi sumber-sumber mata air, sungai-sungai kecil yang mengalir melintasi desa-desa dan dua Provinsi (Sumut dan Riau).

Dikhawatirkan kerusakan sungai dan alam atas perambahan hutan Negara yang akan mengakibatkan kerugian kepada rakyat, misalnya : Air Bah/ Bandang, Longsor dan rusaknya ekosistem dengan ditemukannya dinding bukit yang sudah mulai retak dan pemanasan Global/naiknya suhu permukaan Bumi.

Kemana harus mengadu..?

Berhubung Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menutup mata dan tidak mau tau akan kerusakan hutan Negara selama ini, Masyarakat meminta Ketegasan untuk dicari jalan penyelesaian masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakan di Kabupaten Padang Lawas.

Meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono untuk menugaskan Menteri Kehutanan RI untuk melakukan tindakan-tindakan tegas dan sudah jelas-jelas tindakan ini adalah tindakan melawan hukum yang merugikan kita dan anak cucu kita dikemudian hari.

 

 

 

Kawasan Hutan Negara di Desa Paluh Kurau (Karang Gading) Kecamatan Hamparan Perak telah rusak oleh Oknum-Oknum yang tidak cinta kepada NKRI

–          Untuk menindak lanjuti informasi dari Masyarakat Desa Paluh Kurau/Karang Gading Kecamatan Hamparan Perak Psr III, kami dari Pemerhati Lingkungan Hidup mengunjungi Kawasan Hutan Negara yang telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan sawit seluas kira-kira 200 Hektar yang terindikasi juga dimiliki oleh oknum Anggota DPRD TK II Komisi A  di Kabupaten Serdang Bedagai dan pengikut yang lain di Desa Paluh Kurau dengan cara berkelompok.

–          Kawasan Hutan Lindung yang telah porak-poranda berubah fungsi menjadi lahan sawit meliputi :

  1. Wilayah Hutan Bakung Pinggiran Pantai yang berjarak 1 Km dari pantai.
  2. Wilayah Hutan Lindung yang berjarak 2 Km dari pantai.
  3. Wilayah Hutan Cagar Alam yang berjarak 3 Km dari pantai.

–          Untuk mengantisipasi hutan lindung dan kawasan cagar alam jangan sampai jatuh ketangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dimohon kepada Bapak Kepala Dinas Kehutanan TK I Prov Sumatera Utara untuk segera menindak lanjuti kasus perambahan hutan yang marak diwilayah tersebut dan yang seharusnya hutan negara bukan disulap menjadi lahan sawit.

Oleh : Redaksi Gerakan Indonesia Bersatu Sumut

10 responses

  1. bgs x bg opini y, tingkatkan terus bg. hidup GIB.

    31 Mei 2011 pukul 21:17

    • Terimakasih atas apresiasinya..

      23 Juni 2011 pukul 00:16

      • di mana DPP GIB SUMUT…kita mau br kunjung dari anggota GIB jawa barat…

        25 April 2012 pukul 12:35

        • Di Jln Mekatani..Marindal I..Komp Victoria Park D No 48-50..medan..telpon 0811611959 ( Ir.Abdi Marjan Saragih/Korwil Sumatera/Ketum GIB DPProv Sumut)
          Pintu GIB DPProv Sumut terbuka lebar dan dipersilahkan datang..

          terimakasih

          Salam.
          a/n Pengurus GIB DPProv Sumut

          25 April 2012 pukul 13:57

  2. KASI OPINI JG BG SOAL PEJABAT2 KITA, JGN MEMBAHAS MASALAH YG BARU, MASADAH YG LAMA JA BLM SEDESAI.

    31 Mei 2011 pukul 21:19

  3. andi kusnandiar

    he he heee hidup indonesia baru ingatlah guru adalah guru dan guru akan selalu memberikan yang terbaik bagi semua

    12 Agustus 2011 pukul 02:18

  4. sahrudin

    Saya bekas Karyawan dari efi Group Yg mengolah hasil hutan di lokasi batang lubu sutam (kp.barumun jaya), 100& efi group melanggar aturan yg merusak hutan, Boleh di cek, stok opnamenya angkanya fiktif, tidak sesuai dengan kenyataan. izin ipk salim k ahmad Sudah habis, tapi masih melakukan penebangan. Dan masih banyak pelanggaran lainnya. Harap Ditindak lanjuti

    25 Oktober 2012 pukul 12:44

  5. M.Ali Hamsar Harahap (Sekretaris) DPC Hulu Sihapas

    Kami dari Pengurus GIB Kec. Hulu Sihapas, sangat prihatin melihat kondisi Hutan Nabundong untuk saat ini, info yang kami dapatkan bahwa yang mengaku sebagai pemilik lahan di hutan tersebut kebanyakan Pejabat Dinas Kab. PALUTA. Yang lebih Parahnya lagi, di waktu yang akan dekat ini akan dibuka PANGLONG (PEngolah kayu Hutan) di Wilayah Janji Manahan dan tidak mustahil lagi, yang memberi izin operasional PANGLONG tersebut adalah Dinas Terkait. Bagaimana tindakan kita para LSM dan Para Pelestari Alam ?
    mohon tindak lanjutnya BApak Ketua GIB Sumatera Utara.

    25 September 2015 pukul 15:05

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s